logo SUARA MERDEKA
Line
  Jumat, 13 September 2002 Sala  
Line

BKKBN Akan Bergabung ke Pemkot Surakarta

SOLO - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surakarta, yang termasuk instansi vertikal itu, paling lambat pada akhir tahun 2002 akan bergabung ke Pemkot Surakarta. Upaya itu merupakan tindak lanjut dari Keppres No 103 Tahun 2001, tentang penyerahan kewenangan BKKBN ke Pemkot Surakarta yang dilakukan bertahap sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Demikian diungkapkan Kepala BKKBN Surakarta Drs Suwardi menanggapi pertanyaan wartawan seputar rencana penggabungan kantornya ke Pemkot. ''Sebetulnya targetnya 31 Desember 2003. Tapi jika bisa dilakukan secepatnya, justru lebih baik. Besar kemungkinannya, pada Desember tahun ini semua beres,'' katanya, kemarin.

Dia menyebutkan, segala hal termasuk jumlah karyawan, aset, dan kondisi keuangan terakhir BKKBN Surakarta telah dilaporkan ke Wali Kota Slamet Suryanto. ''Permohonan itu telah kami diajukan pada Juli 2002 lalu. Kini permohonan tersebut sedang dikaji Tim Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT),'' jelas dia yang memiliki 109 karyawan itu.

Dia berharap, meski nanti bergabung ke Pemkot, akses ke pihak pendonor yang selama ini membantu kegiatan operasional BKKBN tidak terputus. ''Kami berharap, kerja sama dengan pihak sponsor tetap jalan. Tak bisa kami membayangkan jika bantuan alat-alat kontrasepsi yang diberikan negara donor Rp 2,2 miliar per tahun dihentikan,'' katanya.

Karena itu, lanjut dia, sebaiknya BKKBN dijadikan dinas saja, sehingga bisa berdampingan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. ''Status dinas lebih pas, karena lembaga itu bisa operasional, sedangkan jika bertatus kantor atau badan, titik beratnya lebih kepada bidang administrasinya,'' jelasnya. (san-58e)


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Budaya | Olahraga
Internasional | Wacana | Ekonomi | Fokus | English | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA