Retorika Moral Para Tokoh Publik

- Gampang beretorika soal moral, tetapi lebih sering tidak menunjukkan contoh dan keteladanan. Para ulama sering menyindir, orang-orang semacam itu ibarat suka memberi mauidzoh namun uswah-nya kurang, senang memberi nasihat tapi lemah memberi contoh. Panggung kehidupan politik dan kenegaraan kita pun kini makin disesaki oleh para tokoh yang lantang berteriak tentang nilai-nilai moral ketika memberikan penilaian tentang suatu kejadian. Pada saat bersamaan, rakyat disuguhi sejumlah paradoks dalam tampilan para pemimpin. Moralitas seakan-akan hanya menjadi materi wajib dalam retorika. Yang terbentang adalah kesenjangan, seakan-akan urusan moral di negeri ini berada di dua alam: wilayah ucapan dan wilayah perbuatan.

- Ada penilaian menarik dari pengamat politik Bachtiar Effendi. Dia berpendapat, argumen moralitas di balik tuntutan agar Akbar Tandjung turun dari kursi Ketua DPR selepas vonis tiga tahun penjara dalam kasus dana Bulog, harus dilihat dan dilandasi moralitas atau politik. Jika berlandaskan moral, justru patut dipertanyakan, sebab ketidakhadiran para anggota DPR dalam sidang-sidang selama ini menunjukkan mereka tidak memiliki moralitas. Bachtiar juga mempertanyakan mengenai peranan Amien Rais sebagai anggota DPR. Apakah pernah menjalankan tugas sebagai anggota DPR? Dia juga menilai, keberangkatan Presiden Megawati Soekarnoputri ke luar negeri pada saat puluhan ribu TKI keleleran dan membutuhkan bantuan merupakan persoalan moral serius.

- Kasus Akbar hanya merupakan bagian di antara banyak contoh persoalan moralitas. Dari kisah para terpidana yang tetap "berjaya" pada posisi-posisi penting lembaga publik, juga tak sedikit yang suka memelintir komitmen penegakan hukum, pembelaan pada rakyat kecil dan retorika politik yang sering membodohi rakyat. Benar bila Bachtiar Effendi menghadapkan argumen moral itu pada perbandingan yang "seakan-akan" sepele: ketidakhadiran para anggota DPR dalam sidang-sidang di Senayan. Bahkan ada contoh moral yang sebenarnya lebih ekstrem, yaitu keengganan banyak anggota DPR untuk mengisi formulir daftar kekayaan yang harus disampaikan kepada KPKPN. Padahal, aturan itu merekalah yang membuat. Tetapi mengapa justru mereka yang melanggarnya?

- Terlepas dari argumen apa pun, kendati belum ada aturan yang bisa dijadikan referensi oleh kalangan DPR, Akbar Tandjung pun seharusnya tidak hanya berlindung pada proses hukum yang sedang berjalan menuju ke banding. Apakah di balik tuntutan agar dia mundur dari posisi ketua DPR itu ada kepentingan atau tidak, kehormatan lembaga perwakilan rakyatlah yang semestinya dipertaruhkan. Kepentingan yang menjadi agenda sejumlah pesaingnya di Partai Golkar atau partai-partai politik rival Partai Beringin adalah proses wajar yang harus dilihat sebagai peluang. Namun apabila Bung Akbar berani mendengarkan seruan hati nurani, tentulah pilihan terbaik adalah mengundurkan diri untuk tidak menguatkan fakta bahwa politik memang telah benar-benar meminggirkan moral.

- Di pentas lain, perjalanan Presiden Megawati ke luar negeri justru pada saat puluhan ribu TKI menghadapi berbagai persoalan serbadarurat di penampungan, termasuk yang masih tertahan di Malaysia, juga memuat persoalan moralitas. Kecaman dari berbagai kalangan tentang kelemahan sense of urgency dan sense of crisis hakikatnya memang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik pencitraan para lawan politik Mega. Namun dari realitas rakyat, sorotan itu sebenarnya tidak berlebihan. Simpati, empati, dan keterlibatan seperasaan seperti yang dengan enerjik diperlihatkan Presiden Filipina Gloria Arroyo kepada para tenaga kerja negerinya yang mengalami masalah serupa, mengekspresikan nilai-nilai dan komitmen moral luar biasa.

- Tahu prioritas, memahami urgensi, walaupun tidak sedikit agenda lain yang dianggap tak kalah penting merupakan ungkapan moralitas para pemimpin. Pada Akbar Tandjung, urgensi utamanya adalah memberi contoh moral dengan komitmen memahkotakan wibawa kelembagaan DPR. Rakyat hanya tahu dia telah divonis tiga tahun penjara, dan lebih banyak yang awam mengenai tarik-menarik pertarungan politik di balik dinamika itu. Sederet contoh tersebut, apakah memang mengindikasikan krisis moral sedang melanda para pemimpin kita? Berbohong, memelintir ucapan, mati-matian mempertahankan kedudukan, menyerang yang lain untuk menutup kelemahan, dan semacamnya. Tidak disadarikah, betapa para pemimpin berada di pusat-pusat perhatian yang (seharusnya) dijadikan teladan?