Berkait Keluhan Biaya Pendidikan Tinggi

Keuangan TK sampai SLTA Negeri Perlu Diaudit

Rio Suseno SM/D11

JEBRES- Keuangan seluruh sekolah negeri di Solo dari TK sampai SLTA perlu diaudit. Dengan demikian, berapa sebenarnya biaya pendidikan yang dibutuhkan dapat diketahui secara jelas.

''Sebab, orang tua murid senantiasa rasan-rasan dan mengeluh soal banyak pungutan dan biaya pendidikan anak yang tinggi. Tetapi mereka tak bisa mengetahui secara transparan penggunaan uang itu,'' kata anggota Komisi E DPRD Surakarta dari FPDI-P, Drs Rio Suseno.

Dia melontarkan hal itu di sela-sela rapat kerja dan konsolidasi pengurus ranting PDI-P dalam lingkup Pimpinan Anak Cabang (PAC) Jebres di Hotel Kartika Kusuma Sari, kemarin.

Dia menuturkan uang yang dikeluhkan masyarakat antara lain sumbangan badan pembantu pelaksanaan pendidikan (BP3) di SLTA sekitar Rp 30.000/bulan. Apalagi uang gedung untuk siswa SLTA Rp 300.000-Rp 400.000.

''Bahkan dengar-dengar uang gedung di beberapa SMU Rp 3 juta- Rp 5 juta untuk anak yang masuk di bawah tangan. Lalu uang sumbangan itu dikemanakan? Selama ini kan tidak transparan.''

Padahal setiap tahun ada alokasi anggaran bantuan pendidikan dari APBD ke sekolah-sekolah. Sayang, dia tak bisa menyebut berapa anggaran pendidikan dari APBD karena sebagian anggaran itu tercakup dalam pos belanja rutin.

Independen

Siapa yang akan mengaudit keuangan sekolah-sekolah negeri itu? Rio menyatakan audit harus dilaksanakan auditor independen yang ditunjuk dan dibiayai Pemerintah Kota.

Bahkan kalau perlu dalam rapat pembahasan perubahan APBD 2002 yang akan dimulai September ini rencana anggaran pelaksanaan audit sekolah negeri bisa dialokasikan.

''Saya akan melontarkan wacana ini dalam rapat perubahan anggaran. Kalau audit dilakukan pemerintah lewat Bawasda (Badan Pengawas Daerah-Red) sudah tidak pas, sebab ke depan pemerintah dituntut lebih terfokus ke peningkatan pelayanan masyarakat.''

Dia berharap berdasar hasil audit dapat diketahui kebutuhan riil keuangan sekolah-sekolah itu, sehingga berapa kekurangan atau kelebihan dari subsidi pendidikan dari APBD selama ini bisa terlihat.

''Kegiatan audit itu untuk transparansi dan tanpa pretensi apa pun. Tetapi syukur andai ditemukan korupsi, personelnya bisa digusur atau dikenai sanksi.''

Rio berharap rekan-rekannya di DPRD mau bersama-sama mengusulkan penyusunan peraturan daerah mengenai audit keuangan di sekolah negeri. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan itu bisa dijalankan secara rutin, karena ada dasar hukum yang jelas. (D11-42g)