
| Jumat, 30 Agustus 2002 | Tajuk Rencana |
Kelangkaan Solar, Apa Sebenarnya yang Terjadi?- Bahan bakar minyak (BBM) merupakan komoditas vital dan strategis. Termasuk bensin, solar, dan minyak tanah. Jika terjadi hambatan dalam penyaluran, dampaknya akan segera terasa. Tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga dampak sosialnya besar. Masyarakat bisa dibuat resah dan kemudian mudah percaya pada isu-isu yang berkembang. Belum lagi bila sektor transportasi yang terganggu akan bisa memengaruhi aktivitas perekonomian selain aktivitas masyarakat secara perseorangan. Karena itu, pengendalian pasokan dan jaminan ketersediaan BBM merupakan sesuatu yang mutlak serta menjadi tanggung jawab pemerintah atau dalam hal ini Pertamina. Tidak ada alasan untuk le-pas tangan karena baik kegiatan produksi maupun pola distribusinya sudah diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Dalam banyak hal, yang sering terjadi adalah ketidakjelasan permasalahan. Jika sekarang banyak terjadi kelangkaan solar, tidak dengan mudah dapat dijelaskan duduk perkaranya. Maka masyarakat pun bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Penjelasan formal dari pejabat Pertamina atau pemerintah sering tidak klop dengan keadaan di lapangan. Misalnya soal stok yang dinyatakan masih memadai untuk memenuhi kebutuhan, tetapi kenyataannya terjadi kelangkaan d pasar. Banyak SPBU yang kehabisan sehingga tidak menjual solar. Berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam aliran distribusi. Istilah ekonominya, kemungkinan ada distorsi atau permainan. Dan biasanya spekulasi muncul di tingkat pedagang, dengan motif apalagi kalau bukan untuk menambah keuntungan.
- Dugaan sementara yang berkembang adalah pengalihan jatah solar transportasi ke industri. Kalau itu benar, jelas motifnya adalah memperoleh keuntungan lebih besar. Ada unsur spekulasi dan penyelewengan. Sejauh ini dari pihak Pertamina hanya memberikan gambaran kelangkaan solar akibat adanya pengendalian alokasi solar bersubsidi. Dalam setahun wilayah Jateng/DIY hanya dijatah 2,2 juta kiloliter sehingga harus dibagi dalam 12 bulan. Solar bersubsidi untuk sektor transportasi dengan harga Rp 1.325 per liter, sedangkan untuk sektor industri masih dengan harga pasar yakni Rp 1.760 per liter. Penjelasan itu cukup masuk akal, tetapi kemudian tidak bisa dijadikan alasan untuk bertahan dengan keadaan sekarang hanya karena alasan tersebut. Bagaimanapun kelangkaan solar tidak boleh dibiarkan berlama-lama. - Pemberian subsidi sering disalahgunakan atau paling tidak seperti yang terjadi di masa lalu, salah sasaran. Subsidi BBM akhirnya disadari banyak dinikmati orang-orang kaya yang mempunyai tingkat konsumsi tinggi. Sekarang dengan harga solar yang disubsidi maksudnya baik yakni membantu sektor transportasi yang banyak terkait dengan kepentingan masyarakat kecil dan juga kelancaran distribusi barang. Tetapi pasar tidak sepenuhnya gampang diawasi. Kalau kemudian ada yang mencoba main-main dengan membeli solar bersubsidi dan dipergunakan untuk kegiatan industri, siapa yang bisa mencegah. Padahal, jelas-jelas itu pelanggaran. Dalam hal ini kita bisa mengerti kalau Pertamina terus mencermati dan mengendalikan pasokan solar bersubsidi. Hanya tidak harus sampai mengganggu pasokan di tingkat SPBU.
- Banyak ekonom yang sudah lama tidak setuju terhadap pola subsidi yang sebenarnya hanya mendistorsi pasar dan mengakibatkan kekuatan pembentukan harga tidak riil. Tetapi kita tahu mencabut subsidi juga bukan kebijakan yang populer, karena dianggap memberatkan. Maka pelaksanaannya dilakukan bertahap. Seperti yang terjadi sekarang dengan kelangkaan solar, kemungkinan juga akibat kebijakan pemberian subsidi dengan membedakan jenis pemakaian antara industri dan transportasi. Maksudnya baik, namun dalam pelaksanaan tidaklah mudah mengawasi mekanisme pasar yang sering digerakkan oleh tangan-tangan tersembunyi. Spekulan ada di mana-mana dan dengan motif keuntungan sepertinya semua yang dilakukan sah-sah saja. Kalau sudah begini, siapa yang repot kalau bukan masyarakat.
- Apa pun alasannya, kendali harus tetap dipegang Pertamina. Pemerintah mesti bertanggung jawab atas ketersediaan BBM jenis apa pun. Kalau sampai ada gangguan pasokan dalam jangka relatif lama, maka akan bisa memicu banyak persoalan baru. Bila jalur distribusi terganggu, harga-harga barang dan jasa akan cenderung naik yang pada gilirannya memicu inflasi. Jangan lupa masalah-masalah seperti itu bisa dipolitisasi atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu menciptakan keresahan dan kekacauan. Namun kita percaya hal itu tidak terjadi. Pertamina akan segera melacak dan menemukan titik-titik persoalannya. Kecuali memang stoknya habis atau ada permainan sendiri di dalam, rasanya persoalan seperti itu bisa diatasi. Pengalaman selama bertahun-tahun mengatur distribusi BBM adalah alasannya. |