Try: Masyarakat RI Jangan Terprovokasi

JAKARTA-Perbincangan soal hubungan Indonesia-Malaysia yang memanas akibat kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal terus bergulir. Masalah tersebut kini telah menjadi isu serius dan berdampak kepada ketegangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat kedua negara.

Saat menanggapi masalah yang kian menajam itu, Ketua Persahabatan Indonesia-Malaysia Try Sutrisno meminta pejabat tinggi Indonesia dan Malaysia tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat mengganggu penyelesaian kasus tenaga kerja tersebut.

Selain itu, Try juga minta masyarakat Indonesia menahan diri dan tidak terprovokasi melakukan tindakan destruktif yang justru akan mempersulit penyelesaian masalah TKI.

"Kami sungguh prihatin karena telah terjadi kesalahpahaman antara Indonesia dan Malaysia yang dipicu oleh masalah TKI. Padahal antara kedua negara pada hakikatnya adalah bangsa serumpun," kata mantan Wakil Presiden ini di Jakarta, kemarin.

Di tempat terpisah, Ketua MPR Amien Rais mengatakan, sebagai bangsa yang besar, Indonesia jangan mau dianggap remeh oleh Malaysia. "Jadi, jangan sampai kita bangsa sebesar ini dianggap remeh-temeh oleh Malaysia. Bangsa yang besar harus tegap, gagah. Kalau kita hanya membungkuk-bungkuk, Malaysia yang kecil pun akan memegang kepala kita," tegasnya.

Menurut Amien, kalau sekarang keadaan sudah dianggap panas, kemudian ada kesadaran dari pihak Malaysia agar suasana didinginkan, maka Indonesia dengan segala kerendahan hati sependapat, tapi harus dari kedua belah pihak. "Jadi, kalau ingin mendinginkan suasana, keinginan itu harus berasal dari kedua belah pihak," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Amien secara tegas membantah bahwa dirinya yang memulai 'melempar bola panas' berkaitan dengan pemulangan TKI ilegal yang dilakukan Pemerintah Malaysia. "Yang membuat bola panas itu siapa? Saya kira bukan Indonesia yang memulai bola panas, pencambukan TKI yang menyiksa dan menghina," katanya.

Upaya Konstruktif

Try lebih lanjut menilai, baik Pemerintah Indonesia maupun Malaysia telah sama-sama melakukan upaya konstruktif untuk menyelesaikan masalah ini. "Namun, karena banyaknya tenaga kerja yang akan diproses dan terbatasnya kemampuan untuk memproses dokumen mereka, kami meminta Pemerintah Malaysia memperpanjang batas waktu pemberlakuan keimigrasian dan izin kerja bagi TKI sampai akhir 2002," ujarnya.

"Kami tetap menghormati dan memahami keputusan Pemerintah Malaysia untuk menegakkan peraturan-peraturan bagi para pekerja yang datang dari luar. Karena itulah, kami menyerukan agar para pekerja Indonesia yang bekerja di sana menghormatinya demi kepentingan pekerja dan bangsa Indonesia, " kata Try.

Berbicara soal TKI di Malaysia, Amien tetap mengusulkan kedua negara duduk setara pada satu meja. Berunding untuk mencari penyelesaian yang terhormat sekaligus juga mendinginkan suasana. "Indonesia adalah bangsa besar. Jadi, Indonesia tidak perlu membungkuk-bungkuk pada Malaysia," ujarnya.

Amien adalah pejabat negara yang kali pertama bereaksi keras dengan mengecam dan tidak menerimakan perlakuan keras Malaysia, yang menghukum cambuk sejumlah pekerja gelap Indonesia yang tertangkap dan diadili di sana. Pernyataan Amien itu balik ditanggapi dengan keras pula oleh pemerintahan Mahathir Mohamad, yang mengatakan penangkapan pekerja ilegal itu adalah tanggung jawab mereka terhadap rakyat Malaysia.

Malaysia kian bereaksi keras menyusul penangkapan sejumlah warganya di Medan, tempo hari, karena persoalan dokumen keimigrasian. Begitu pula pembakaran bendera Malaysia oleh Laskar Merah Putih di Jakarta. Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar malahan menilai telah terjadi peningkatan sentimen anti-Malaysia.

Tapi, pejabat Kepolisian Indonesia dan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda membantah penilaian itu. Menurut Wirajuda, razia di Medan tidak hanya untuk warga Malaysia. Warga Sri Lanka dan Singapura juga terkena. "Lagi pula, mereka tertangkap di diskotek, bukan di lobi hotel seperti berita yang beredar," kata Wirajuda.

Pegang Kepala

Ketua MPR Amien Rais menegaskan, sebagai bangsa yang besar kita jangan membungkuk-bungkuk pada Malaysia, tetapi harus berupaya untuk tidak dianggap remeh-temeh oleh mereka.

"Bangsa yang besar itu tegap, gagah, dan punya harga diri. Kalau hanya membungkuk-bungkuk, Malaysia bisa memegang kepala kita," katanya saat menjawab pers di Gedung DPR Kamis kemarin.

Pernyataan pedas dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini merupakan yang kali kedua setelah sebelumnya Amien mengkritik penerapan hukum cambuk oleh Pemerintah Malaysia terhadap sebagian TKI ilegal di negeri jiran tersebut.

Apa yang disampaikan Amien itu juga berbeda dari keinginan Wakil Presiden Hamzah Haz yang meminta para pejabat Indonesia tidak mengeluarkan pernyataan yang membakar emosi.

Di tempat terpisah, Wakil Bendahara FPDI-P Irmadi Lubis mendukung sikap kritis Amien Rais, karena kendati secara hukum Malaysia memang berhak menindak para TKI ilegal, tetapi tindakan mencambuk para TKI sangat tidak pas karena menyinggung harga diri bangsa Indonesia.

"Rasa kebangsaan kita terusik dan terhina oleh tindakan Pemerintah Malaysia mencambuki para TKI. Malaysia telah memandang kita dengan sebelah mata. Artinya, kita sudah tidak dianggap lagi oleh Malaysia," kata Lubis.

Dia mengajak seluruh komponen bangsa bersatu-padu untuk menegakkan kehormatan bangsa sehingga tidak dilecehkan oleh orang luar.

Tidak Pas

Wakil Sekretaris Fraksi Reformasi DPR Ambia Bustam juga mengatakan, hukuman cambuk itu hanya ada pada zaman jahiliyah sehingga tidak pas diterapkan di zaman modern ini. "Itu yang dikritik dan ditentang Amien Rais," katanya.

Dia tidak sependapat kalau kritikan Amien itu berkaitan dengan upaya mencuri start bagi pencalonan presiden 2004. "Kita hanya tergugah oleh perlakuan Pemerintah Malaysia yang di luar harkat kemanusiaan. Jadi, yang dilakukan Amien untuk mengingatkan Pemerintah Malaysia. Itu terjadi secara spontan karena didorong nasionalisme yang tinggi," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen PBB MS Ka'ban menganggap, justru sikap keras Amien tersebut malah menjadi beban bangsa dan para TKI malah akan jadi korban akibat ulah Amien Rais.

"Sikap Amien itu malah mengeruhkan suasana dan tidak menyelesaikan masalah. Sebagai negarawan, seharusnya dia menghormati kedaulatan negara lain termasuk hukum yang berlaku di negara itu," katanya.

Ka'ban melihat, mungkin Amien ingin mencuri start bagi pencalonannya sebagai presiden pada Pemilu 2004, tetapi caranya tidak elegan.

"Kalau Amien mau maju jadi calon presiden, mbok ya sabar, tunggu 2004. Sekarang kita selesaikan dulu persoalan di dalam negeri," ujarnya.

Dia mengatakan, kita juga pasti marah kalau negara ini dibanjiri imigran gelap dari luar negeri.

Yang perlu dihukum berat itu justru para pengirim TKI ilegal itu, karena mereka telah merusak citra bangsa termasuk memperburuk hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.

Ka'ban juga mengkritik pernyataan Wakil Ketua DPR AM Fatwa yang meminta para TKI yang kini berada di Malaysia kembali ke Indonesia. "Ajakan omong kosong dan tidak realistis. Kalau Fatwa menyuruh pulang mereka, apa dia sanggup memberi makan dan gaji tiap bulan serta menciptakan lapangan kerja buat mereka?"

Menurutnya, para TKI yang dipulangkan lewat Nunukan, sekarang berbondong-bondong mau kembali ke Malaysia, setelah mereka melengkapi dokumen-dokumen resmi.

Ditanya soal jalan keluar yang perlu diambil pemerintah, anggota Panitia Anggaran DPR itu mengatakan, pemerintah perlu melakukan revisi perjanjian tentang ketenagakerjaan dengan Pemerintah Malaysia, termasuk soal diskriminasi upah yang diterima TKI. (tri,nas-60t)