Pajak Butuh Law Enforcement

JAKARTA-Dirjen Pajak Drs Hadi Purnomo MBA mengakui penerimaan pajak hingga sekarang belum optimal. Meski pada tahun anggaran 2003 ditargetkan meningkat Rp 39 triliun, pihaknya optimistis target itu akan tercapai. Program klasik yang akan dilakukan adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.

''Namun semua itu membutuhkan dukungan penegakan hukum atau law enforcement,'' katanya pada Diskusi Panel ''Membedah RAPBN 2003'' yang digelar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DKI Jaya bersama Asosiasi Fiskal Indonesia (AFI) di Hotel Borobudur Jakarta, kemarin.

Hadi Purnomo tidak keberatan bila hal itu disebut sebagai upaya penggenjotan pajak dan merupakan kebijakan yang tidak populer. Yang penting target penerimaan pajak yang sekarang hampir 80% dari seluruh penerimaan dalam anggaran bisa dicapai. Pada tahun 2003 Ditjen Pajak diharuskan memasok Rp 260,8 triliun.

Dia mengatakan pamasukan pajak selama ini belum optimal karena memang masih banyak objek pajak yang belum dimasukkan dalam SPT dan inilah yang akan terus dikejar pada tahun 2003.

''Tetapi kami tidak bisa dikatakan berburu di kebun binatang. Sebab, dari pengkajian data-data yang sudah dikumpulkan ditengarai ada perbandingan yang mencolok antara laporan pajak yang dibuat wajib pajak sesuai prinsip self assessment dan kenyataan yang ada.''

Peningkatan penerimaan bisa dicapai dari objek pajak yang sebenarnya, tanpa harus menaikkan tarif. Jadi memang tidak ada yang perlu dirisaukan pada target penerimaan pajak tahun 2003.

Masih Konservatif

Ekonom Dr Anggito Abimanyu yang juga staf ahli Menteri Keuangan mengatakan sebenarnya target penerimaan sebesar itu masih konservatif.

Baru sekitar 13% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan tax ratio sebesar itu berarti kita masih berkeinginan tidak terlalu memberatkan dunia usaha.

Meskipun demikian Ketua Umum Kadin Ir Aburizal Bakrie yang juga tampil sebagai panelis menggambarkan target itu cukup berat dicapai kendati bukan tidak mungkin. ''Masalahnya terkait dengan situasi ekonomi saat ini'', katanya.

Panelis lain, yakni anggota Komisi IX Pazkah Suzetta, Lin Chin Wei, dan Prof Dr Bambang Sudibyo pada dasarnya sependapat bahwa bagaimanapun pajak makin menjadi tulang punggung RAPBN. Apalagi sekarang sudah hampir 80% penerimaan berasal dari pajak.

Selain law enforcement, pencapaian target penerimaan pajak yang cukup besar itu perlu didukung upaya perbaikan pelayanan pajak dan data base agar lebih transparan.(ssk-53)