Pengedar Narkoba/ Upal agar Digantung

Saya sangat mendukung pernyataan Presiden, bandar narkoba agar dihukum mati. Menurut media, hal ini telah ditindaklanjuti, namun masih tanda tanya sebab tidak dilaksanakan di muka umum. Menurut saya, para pengedarnya pun kalau tertangkap langsung dihukum gantung.

Pelaksanaannya tidak perlu pandang bulu, pengedar kecil atau kelas kakap, pokoknya pengedar narkoba dan sejenisnya digantung. Dengan demikian mereka akan berpikir bila melakukan hal tersebut. Saya percaya dengan cara ini mereka akan jera.

Dengan demikian generasi kita akan tertolong dan bebas dari pengaruh narkoba dan sejenisnya. Hukum gantung agar juga diterapkan pada para pengedar uang palsu. Sebab uang palsu merusak perekonomian kita, khususnya para pedagang kecil yang keuntungannya tidak seberapa.

Kalau pemerintah betul-betul akan memberantas narkoba dan uang palsu di negara Indonesia yang kita cintai ini, maka segera hukum gantung diundangkan. Saya percaya DPR, MPR, Komnas HAM dan para pakar hukum pun akan mendukungnya. Terima kasih atas ditanggapinya usulan saya ini.

H Iman S
Jl Julungwangi I/255 Krapyak Semarang.

Seleksi Ka SLTP Melanggar Aturan

Seleksi calon kepala SLTP tentu harus mengacu SK Mendikbud No 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Depdikbud. SK ini masih berlaku dan menjadi panutan hingga saat ini.

Bab III Pasal 4 ayat (3) disebutkan persyaratan khusus calon kepala SLTP di antaranya berijazah serendah-rendahnya PGSLP/PGSMTP atau sederajat. Dan sampai kini banyak guru berpendidikan PGSLTP/PGSMTP yang masih "diperkenankan" mengajar.

Sebab tidak ada larangan tetap menjadi guru, termasuk bila yang bersangkutan diberi tugas sebagai kepala sekolah sepanjang memenuhi persyaratan. Namun dalam Surat Edaran Kepala Diknas Temanggung No 821.2/2780/2002 tentang Seleksi kepala SLTP, agak aneh.

Dalam SE disebutkan persyaratan khusus calon kepala SLTP, di antaranya berijazah serendah-rendahnya D3/Sarjana Muda. Apakah ini tidak menyimpang dari aturan dan tidak menyakiti hati para guru yang masih berpendidikan PGSLP/PGSMTP.

Apakah guru sarjana dengan masa kerja 8 tahun akan selalu lebih baik dari guru berpendidikan PGSLP/PGSMTP dengan masa kerja lebih dari 20 tahun. Kurang lebih dua tahun lalu, hal serupa juga terjadi. Namun Kakandepdikbud ketika itu cepat tanggap dan segera meralatnya.

Kami pun berharap agar Kepala Dinas Dikjar arif dan bijaksana segera meralat aturan itu sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Drs FA Suprapto
Guru SLTPN 7 Temanggung

Tarif Angkutan Pelajar/Mahasiswa

Pelajar/mahasiswa yang katanya sebagai harapan bangsa ternyata masih belum mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, khususnya dalam tarif angkutan umum. Wajar mereka menuntut karena transportasi sangat penting bagi mereka.

Pada intinya kemudahan serta transportasi murah akan banyak berdampak pada dunia pendidikan. Dan jika ingin melihat masa depan bangsa, maka kita harus mengaca dari pendidikan sekarang.

SK Wali Kota Semarang 11 Juni 2002 menyebutkan tarif angkutan untuk pelajar/ mahasiswa sebesar Rp 400, namun di lapangan dikenai tarif lebih dari itu. Mungkin untuk pelajar SMU ke bawah pelanggaran tarif tidak sebesar yang dialami sebagian besar mahasiswa.

Hal ini karena pelajar SMU, SMP, SD memakai seragam, walau tetap saja dikenai ongkos lebih. Sedang mahasiswa yang jelas tidak berseragam, ditarik seperti penumpang umum Rp 1.000 - Rp 1.500, bahkan lebih. Hal ini perlu ditertibkan, termasuk di bus Damri.

Selain angkota, untuk angkutan lain ke luar kota juga perlu memberikan fasilitas tarif tersendiri bagi pelajar/ mahasiswa. Seperti KA, bus AKDP dan lainnya. Kami mohon berbagai pihak yang terkait memperhatikan masalah ini secepatnya.

Fajar Ari Sulistyo
Kabid Humas PW PII Jateng

Mohon Informasi soal Kerut/Garut

Saya mohon informasi tanaman kerut/garut, yang saripatinya berwarna putih. Saya ingin mengembangbiakkan dan nantinya saya buat keripik kerut/garut. Kepada para petani dan Dinas Pertanian mohon memberikan informasi lengkap. Mulai dari pembibitan, persiapan lahan sampai pemanenan serta harga jual/beli dan sentra/pusat pertaniannya.

Slamet Solichin
Dusun Congol Rt 1/Rw 2 Karangjati, Kab Semarang

Pengalaman Saya Belanja di Makro

Saya dan teman ke Makro Semarang membeli 4 kaos sama jenis, ukuran dan diambil dari keranjang Makro Promo yang sama. Sampai di rumah baru kami sadari terjadi kesalahan harga 2 kaos diberi harga Rp 10.900 sesuai makro mail dan 2 kaos yang lain Rp 19.900.

Kami mempertanyakan ke Makro atas masalah ini dan dipertemukan dengan salah seorang staf. Dia mengatakan kelebihan tidak bisa dikembalikan dalam bentuk uang tetapi dibelikan lagi kaos yang sama.

Kami OK, tapi warna dan ukuran yang kami inginkan tidak ada. Dia ber kilah hal ini bukan kesalahan pihak Makro, bahkan cenderung menyalahkan kami yang tidak teliti melihat harga atau bar code-nya. Sedangkan kami yakin tidak bersalah, bahkan hampir dirugikan beberapa ribu rupiah (19.800 rupiah).

Setelah cukup lama berdebat kami disarankan ketemu dengan MOD. Tapi sampai di customer service kami diberi nota retur untuk dibawa ke kasir dan mendapat kelebihan uang kami.

Di kasir ternyata uang kelebihan kami dapat kembali tanpa masalah apa pun. Kami heran apa maksudnya staf ngotot uang kami tidak bisa diambil dalam bentuk uang. Toh nyatanya semua lancar-lancar.

Kami mohon kepada pengelola Makro, menertibkan pegawainya yang tidak menguasai masalah sehingga tidak mampu mengambil solusi yang tepat dan para pembali, agar berhati-hati, supaya tidak terjebak seperti kami.

Bambang Wirawan S
Jl Satrio Wibowo I/73 Tlogosari Semarang

Guru SD Ingin Tukar Tempat Kerja

Saya guru SD Negeri di Batang di sebelah timur tepi jalan pantura, ingin bertukar tempat kerja. Kepada Bapak/Ibu guru yang ditugaskan di Purworejo atau Magelang selatan, Wonosobo sebelah selatan, Wates sebelah barat dan sekitarnya yang juga ingin tukar tempat kerja dapat menghubungi saya: Sungkono Rt 4/ Rw 6 Baledono Purworejo.

Sungkono
Baledono Rt4/Rw6 Purworejo