"Partai Penguasa Kok Minta Reshuffle"

JAKARTA-Ketua MPR Amien Rais berpendapat, daripada mengganti orang atau pejabat, lebih baik mengganti kebijakannya. Karena kalau mengganti orang, perlu waktu untuk penyesuaian dan hal itu tidak membuat kinerja kabinet efektif.

"Yang diperlukan adalah koordinasi yang lebih baik di antara anggota kabinet. Tapi, kalau Presiden ingin mengganti menteri, itu hak prerogatifnya,"katanya saat menjawab pers di Gedung DPR Selasa kemarin, sehubungan dengan pernyataan Ketua FPDI-P Roy BB Janis yang meminta dilakukan perombakan kabinet.

Amien Rais mengingatkan, sekarang kita sudah makin terdesak untuk melakukan pemulihan di bidang ekonomi dan lain-lain.

Ketua MPR mengungkapkan, pernyataan Ketua Fraksi PDI-P Roy BB Janis yang meminta dilakukan pergantian kabinet, sempat membuat kebingungan Ketua Parlemen Jerman Dietmar Kansy saat bertemu Ketua MPR Amien Rais di Gedung MPR/DPR.

"Mereka bingung karena partai penguasa kok minta presidennya melakukan reshuffle kabinet. Bagi mereka itu aneh. Tapi saya katakan tidak aneh, karena di Indonesia demokrasi berjalan dengan sangat maksimal," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Hidayat Nurwahid mengatakan, perombakan kabinet itu merupakan hak prerogatif Presiden. Dan sebelum Presiden melakukan sesuatu tentu sudah menghitung harga dan untung-ruginya. "Demikian juga jika Presiden tidak melakukan reshuffle kabinet, pasti sudah tahu apa yang akan terjadi," katanya usai bertemu Amien Rais kemarin.

Menurutnya, alangkah baiknya kalau usulan Ketua FPDI-P disampaikan secara langsung kepada Presiden, dan tidak perlu diomongkan ke publik. Usulan itu sebenarnya urusan PDI-P dengan Presiden.

Tidak Gegabah

Di tempat terpisah, anggota FPG Edy Sitanggang berpendapat, Presiden Megawati diharapkan tidak gegabah mengganti kabinet. Sebab, perombakan kabinet bukanlah solusi yang efektif untuk membangun supremasi hukum. Malah bisa menciptakan konflik baru.

"Contohnya sudah ada. Begitu sering Gus Dur melakukan perombakan, masalah makin banyak. Konflik makin tinggi. Akibatnya, masalah bangsa tak pernah terselesaikan," katanya.

Mengenai desakan agar Presiden mengganti Jaksa Agung MA Rahman, dia mengatakan, ada tiga kelompok yang memang ngotot untuk melengserkan MA Rachman dari jabatannya. Yaitu koruptor yang tak ingin kasusnya diungkap, kelompok yang ingin menyetir kebijakan Jaksa Agung, dan kelompok yang haus kekuasaan..(nas-60t)