Pilih Legislatif Lebih Tepat dengan Sistem Proporsional

Alvin Lie SM/dok

JAKARTA - Wakil Sekretaris Fraksi Reformasi DPR-RI Alvin Lie berpendapat, sistem pemilu yang paling tepat untuk memilih anggota legislatif adalah sistem proporsional. Dia mengemukakan hal itu kepada pers, di Gedung DPR, Selasa kemarin, saat menanggapi pernyataan Mendagri Hari Sabarno yang mengusulkan agar dalam Pemilu 2004 nanti digunakan sistem proporsional terbuka.

Alvin menjelaskan, sampai detik ini tidak ada satu teori pun di dunia ini yang bisa menjamin suatu sistem pemilu berlangsung lebih demokratis, apakah itu sistem distrik ataupun sistem proporsional.

"Di negara-negara Eropa, yang pemilunya dinilai paling demokratis, mereka menerapkan sistem proporsional," katanya.

Sedangkan Amerika Serikat, lanjutnya, yang menganut sistem distrik, masih terus berupaya mengatasi kelemahannya. Karena dalam sistem tersebut, pemenang mengambil semuanya, sehingga masyarakat pemi-lih yang minoritas merasa tidak terwakili.

"Di samping itu, dalam sistem distrik ada kecenderungan kandidat yang punya anggaran besar akan lebih berpeluang dibandingkan dengan kandidat yang anggarannya kecil," tambahnya.

Wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu mengatakan, sistem distrik ini bagus untuk memilih pejabat eksekutif, karena jabatan eksekutif biasanya hanya diisi satu orang.

Sedangkan untuk memilih anggota legislatif, ujar Alvin, sangat berbeda karena lembaga ini merupakan kekuatan kolektif dan dibutuhkan jaringan kekuatan politik. Legislatif juga tidak mempunyai power untuk melaksanakan program. Maksimal yang dilakukan adalah menyuarakan aspirasi dan sedikit aspek anggaran dan legislasi.

Dia mengatakan, yang penting itu bukan sistemnya, melainkan pelaksanaan sistem itu secara jujur. Di samping itu, dibutuhkan peran KPU dan parpol dalam melaksanakan pendidikan politik kepada rakyat, sehingga masyarakat dalam menggunakan hak pilih dapat mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Saat menjawab pertanyaan tidak adanya recall dalam sistem proporsional, Alvin Lie menjelaskan, yang perlu diperhatikan adalah mekanisme perekrutan calon legislatif. Perekrutan itu hendaknya dilakukan dengan terbuka, demokratis, dan bebas intervensi.

"Mengenai sanksi buat anggota yang tidak memenuhi kewajiban, saya sepenuhnya mendukung adanya sanksi atau hukuman, tetapi bentuknya bukan recall oleh partai, tetapi oleh DPR. Dengan demikian, kewibawaan lembaga perwakilan rakyat makin kuat dan kita dapat menghindari pembelengguan kreativitas anggota DPR." (nas-29t)