Masyarakat Belum Diberi Penjelasan soal TNMM

• Diresmikan Presiden 17 Oktober

BOROBUDUR- Masyarakat sekitar Gunung Merapi (Boyolali, Magelang, Sleman, dan Klaten) yang tergabung dalam Paguyuban Sabuk Gunung (Pasag) Merapi mempertanyakan rencana Taman Nasional Merapi-Merbabu (TNMM).

Berkali-kali Pasag Merapi bersama Walhi dan Kappala DI Yogyakarta gagal mendapatkan informasi tentang TNMM. Tiba-tiba media massa memberitakan taman nasional itu akan diresmikan Presiden Megawati Soekarnoputri 17 Oktober 2002.

Ketua Pasag Merapi Suharno SSos mengingatkan, pemerintah berkewajiban menjelaskan TNMM kepada masyarakat sampai ke tingkat bawah. Sampai sekarang pemerintah belum memberikan penjelasan, katanya, kemarin (27/8).

Manajer Advokasi dan Program Walhi DI Yogyakarta, Fajar, menyatakan masyarakat menolak perencanaan TNMM yang tidak aspiratif, tanpa melibatkan masyarakat, tidak transparan, dan cenderung menganggap masyarakat sebagai objek.

Ia mengingatkan, Merapi harus segera diselamatkan semua komponen, mulai dari masyarakat, pemerintah, akademisi, sampai LSM dengan titik berat pada aspek pelestarian dan menguntungkan masyarakat lokal.

Karena itu, jika TNMM adalah proyek yang bersifat sementara, apalagi lebih mementingkan aspek wisata daripada pelestarian lingkungan, akan ditolak masyarakat.

Untuk melestarikan Merapi, TNMM bukan merupakan satu-satunya jalan karena kerusakan kondisi kawasan Merapi sekarang lebih memerlukan penegakan hukum atas aturan yang berlaku, kata dia.

Cenderung Memaksakan

Koordinator Program Distater Manajemen Merapi, Kappala Yogyakarta, Gendon, mengatakan bahwa TNMM mencakup wilayah Jateng dan DI Yogyakarta. Namun pihak DI Yogyakarta cenderung memaksakan untuk mewujudkan taman ini, padahal wilayahnya sempit.

"Lebih parah lagi, Jateng belum melakukan sosialisasi sampai ke tingkat bawah serta ada kerancuan TNMM sebagai proyek pengembangan wisata Merapi," katanya.

Ia mengatakan, aparat pemerintah Jateng dan DI Yogyakarta perlu segera berkoordinasi dan terjun ke masyarakat supaya informasi yang diterima di dua provinsi berimbang.

Ia mengharapkan ada transparansi dan kemudahan informasi tentang TNMM yang diperlukan masyarakat dari pemerintah secara adil dan jujur. Proses TNMM harus menyertakan masyarakat sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas sesuai dengan fungsi dan kemampuannya dengan porsi yang setara.

Diharapkan rencana menetapkan kawasan Merapi sebagai TNMM ditunda lebih dulu sampai ada kesepahaman berbagai pihak. Dengan begitu, apa pun kegiatan untuk melestarikan Merapi merupakan kegiatan bersama. (pr-42c)