Pidato Kebudayaan 60 Tahun Darmanto Jatman (2-Habis)

Arus Modernisasi Tak Bisa Lagi Dikontrol

Marilah kita kaji kembali berbagai wacana yang tumbuh semasa ini. Orde wayang yang legitimasinya bersifat kosmis magis mistis memang cenderung otoritaian karena mengatasnamakan Yang Ilahi, seperti gelar yang disandang oleh Sultan Agung King Mataram, Sultan Agung Hanyokrokusuma Ing Ngalaga Sayidin Panatagama Kalifatullah Ing Tanah Jawa. Kalifatullah di sini diselaraskan dengan pemegang Jimat Kalimasada, Sang Bathara Katon yang berasal dari tradisi Hindu Jawa agraris. Legitimasi model ini sudah diawali sejak 1945, ketika Bung Karno yang melukiskan dirinya sebagai putra Sang Fajar memproklamasikan Republik Indonesia, serta kemudian Pak Harto bagai satria piningit memasuki istana. Wacana demokrasi pun ditampung, disinkresikan dengan simbol-simbol, yakni semar itu. Inilah jawaban Pak Harto terhadap tuntutan; democracy now! Antara realitas sosial historis dengan realitas magis kosmis jumbuh. Bagi saya ini menunjukkan bahwa memang sudah ada arus besar yang dimulai oleh Pak Harto sendiri yang tak bisa lagi dikendalikan, yakni modernisasi. Justru karena model berpikir ala wayang yang tidak lagi mampu untuk mengelola perubahan dari budaya agraris ke budaya industrial bahkan postindustrialism di akhir milenium yang lalu. Akibatnya ketika dunia mengalami krisis ekonomi-finansial, Orde Wayang pun gagal mengatasinya.

Seseorang bertanya kepada saya, "Kalau Pak Harto berhasil bertahan, apakah itu bisa dijadikan bukti Orde Wayang itu kontekstual?"

Saya jawab, "Tidak." Kalau Orde Wayang berhasil melewati masa kritis yang lalu, ia akan terus menerus tergerus dan suatu kali ia akan gagal to cope the change.

Saya masih melihat apa yang terjadi pada Pak Harto dalam konteks budaya Jawa berbeda dari apa yang dialami Oedipus dengan tragedinya. Oedipus, anak yang dibuang oleh raja Thebes karena menurut ramalan dari Delphi bakal membunuh raja, ternyata tumbuh jadi manusia dewasa dan betul-betul membunuh sang raja-ayahnya sendiri mengawini ibunya, serta menjadi raja pengganti. Thebes akhirnya terkena bencana akibat ulah Oedipus yang telah maktub tapi tidak disadarinya. Bukankah Pak Harto juga terpaksa mengasingkan diri bagai Oedipus yang mencocok kedua matanya, dan terkena tulah ulahnya sendiri, yakni modernisasi itu.

Modernisasi memang meniscayakan saekularisasi, menuntut berkembangnya demokratisasi, transparansi, interaksi dengan bangsa-bangsa lain dalam globalisasi, munculnya kekuatan pasar, selesainya transformasi dari masyarakat rural agraris ke urban industrial ... proses-proses kultural besar yang membuat kita bertanya-tanya. Mampukah kita ngeli, atau keli? Apalagi perubahan itu tidak satu demi satu mengalir ganti berganti, tapi sekaligus, bagai tempuran sungai.

Bilung sih bisik-bisik bilang, "Jangan sampai kita terseret banjir bandang karena bendungan yang kita bikin dadal.Ngunduh wohing pakarti sesungguhnya wacana moral masyarakat agraris. Namun agaknya sampai pada era postindustrialism ungkapan ini jalan terus. Ambillah misalnya kearifan Stephen Covey dalam "7 Habits of Highly Effective People." Siapa menabur pikiran akan menuai perbuatan

Menabur perbuatan akan menuai kebiasaan

Menabur kebiasaan akan menuai karakter

Menabur karakter akan menuai nasib Bukankah ungkapan ini berbau sangat agraris? Bukankah pada masa kini orang bisa saja menabur tapi yang menuai orang lain. Bukankah ini yang membuat Karl Marx berang karena terjadinya alienasi antara buruh yang bekerja dan hasil kerjanya. Artinya pada satu sisi ada budaya moral agraris yang lestari memasuki era industrial, tetapi jelas ada yang gugur.Berbagai teori mencoba menjelaskan mana yang selamat dan mana yang bakal lenyap dalam perjalanan waktu. Untuk itu ada baiknya kita ingat teori survival of the fittest dari Charles Darwin. Tapi di luar teori Darwin, bukankah kita juga mengenal teori tentang bangkit dan lenyapnya peradaban dari Arnold Toynbee. Lalu bagaimana dengan kita?Di sinilah kita bisa mulai dengan merenungkan kembali langkah modernisasi kita dengan langkah-langkah rasional logis dengan ujung tombak ilmu dan teknologi yang berbau positivisme pragmatis.

Langkah ini membawa kita memasuki muara sungai yang amat deras arusnya. Antara lain sekularisasi. Pemaknaan sederhana sekularisasi adalah pemisahan urusan negara dan agama tetapi di balik itu adalah pengalihan tanggung jawab dari Yang Illahi kepada manusia.

Kita tidak boleh lagi meyakini ana dina ana upa atau bocah nggawa rejekine dhewe-dhewe. KB yang bahkan jadi model keberhasilan modernisasi pada dasarnya telah jadi kriwikannya sekularisasi. Suatu kali, kriwikan ini bakal jadi grojokan. Dan benar.

Sekarang ini kita merencanakan kegiatan seolah-olah tak ada campur tangan yang Illahi, baik dengan pola POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) maupun PDCA (Plan, Do, Check, Action).

Begitu pun ketika MPR memperdebatkan soal amandemen Pasal 29, orang bermain politik dengan dalih menentang kehidupan sekuler yang berbeda arti dengan sekularisasi. Namun lihatlah. Batas-batas antara yang sakral dan yang sekular jadi merepotkan seperti yang konon ditemukan oleh IIP Wijayanto bahwa 97,05 % mahasiswi di Yogya sudah tidak perawan lagi. Sakralisasi jelas bukan cara untuk melawan sekularisasi.

Arus besar ini benar-benar telah membuat Jawa keli, ora ngeli. Ketika mereka mewacanakan HAM, ketika mereka mewacanakan upacara baik seremoni maupun ritus termasuk upacara perkawinan bahkan semboyan "Jangan biarkan negara mengatur agama."

Berpikir Rasional

Arus besar yang amat kuat berikutnya tak terlepas dari putusan awal kita untuk melakukan modernisasi dengan ilmu dan teknologi, yakni industrialisasi, bisnis.

Kualitas manusia diukur dari produktivitasnya, efektivitas tindakannya, efisiensinya. Sekelompok insinyur dengan telak menyatakan cara berpikir rasional, analitis, sistematis adalah harapan kita untuk selamat dari kekacauan nilai-nilai yang sekarang ini terjadi di negeri kita. Mereka berpikir dengan keras bagaimana mensosialisasikan dan menginternalisasikan budaya teknologi ini. Inilah arus besar yang tak terelakkan itu: prestasi, kompetensi, karakter, artinya: enterpreneurship, modal, pasar: kapitalisme. Kita rela mempertukarkan keberhasilan dengan kebahagiaan. Kalau perlu kita tidak bahagia untuk mencapai prestasi tertentu. Inilah yang diajarkan di berbagai program pendidikan bisnis (baca: MBA programme), pelatihan AMT, outward bond dan lain-lain. Bahkan berbagai kegiatan kemanusiaan yang semula berbasis pada hobi sekarang berubah jadi bisnis, termasuk rumah sakit. Yang sekarang ini merebak yakni sekolah termasuk PTN/PTS. Berbagai produk mulai ditawarkan bebas dari kewajiban kemanusiaan atau kebudayaan seperti program ekstensi, eksekutif, kelas jarak jauh, lalu akhir-akhir ini program akselerasi. "Kalau bisa S1 dalam 2 tahun, kenapa mesti 4 tahun?"

Seperti Oedipus, kita tak sadar telah membunuh ayah kita, mengawini ibu kandung kita dan mengundang bencana.

Inilah perbenturan berbagai kosmos seperti yang pernah diwacanakan oleh Tanto Mendut, termasuk perbenturan antara dunia kesenian dan bisnis yang telah melahirkan art dealer di samping showbiz dan lain-lain. Bila Philip Kotler menganjurkan agar dalam sebuah perusahaan everybody sells, dalam kesenian lebih jauh lagi "apa saja bisa dijual." Mungkinkah kearifan, eh, tradisi Jawa juga membebaskan diri dari arus besar kapitalisasi, eh, bisnisisasi alias industrialisasi ini? Wallahualam.

Saudara-saudaraku. Saya telah menyebutkan berbagai arus besar yang secara oedipal kita telah ikut membesarkannya lewat modernisasi yang kita lakukan dulu. Arus yang setelah menjadi besar tak bisa kita kontrol karena jaring menjaring dengan arus-arus lain yang mengglobal. Globalisasi kapitalisme paling tidak. Bahkan berbagai LSM yang menyatakan diri benci kapitalisme telah terkena sindrom oedipal ini. Memberdayakan masyarakat miskin di pedesaan dengan melatih mereka enterpreneurship termasuk sebuah LSM yang saya sayangi yang mendampingi para perempuan di pedesaan Klaten untuk melakukan bisnis mikro. Bukankah LSM ini telah menyebarkan virus yang terkenal sebagai etos kapitalisme.

Arus besar lain yang tidak hanya mengerosi Jawa, tetapi bahkan menghanyutkannya adalah demokratisasi. Feodalisme bukan hanya dikritik, tetapi hanyut dalam proses demokratisasi ini. Pemuatan kekuasaan di satu tangan - baik itu kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif- mesti didekonstruksikan. Kedaulatan mesti dikembalikan kepada rakyat. Otonomi daerah mesti dilaksanakan. Pengukuhan akan perbedaan pluralisme dan multikulturalisme mesti dikembangkan. Artinya, bakal terjadi lebih banyak kegaduhan seperti ujar Umar Kayam. Kalau tidak mau gaduh ya balik saja kekuasaan otoriter.

Padahal sudah berabad-abad ini Jawa melaksanakan patriarki yang bias gender dengan bangganya. Berbagai serat yang mengukuhkan hegemoni pria nampak dalam berbagai serat seperti Serat Centhini, Candra Rini, Nitimani, babad bahkan jelas-jelas wayang. Bagaimana demokrasi akan mempertahankan legenda agung arjuna? Tersabet arus deras demokratisasi kejawen bisa jadi obsolote bahkan karikatural. Bacalah kembali sajak saya Isteri yang saya tulis berdasar pengalaman partisipatif saya dalam masyarakat kawula Ngayogyakarta Hadiningrat. Istri memang mesti digemateni, sebab ia sumber berkah dan rejeki... Hormatilah istrimu seperti kamu menghormati Dewi Sri, sumber hidupmu... tokoh posisi kultural maupun struktural perempuan belum setara dengan prianya. Bayangkan bila demokratisasi itu melanda rumah Anda.

Saya tidak yakin Jawa bakal survive dalam arti bisa ngeli dalam pusaran arus perubahan mahadahsyat ini. Lebih celaka lagi kalau mereka merasa tidak berdaya tersergap sindrom apatisme. Dulu Geertz yang memilah Jawa jadi priyayi santri dan abangan pernah begitu dominan sehingga ketika Umar Kayam - salah satu figur yang dianggap mewakili priyayi abangan- naik haji, Lance Castle berkata: "Benteng terakhir budaya Jawa sudah jebol. Tanggul itu telah bobol." Artinya sebentar lagi sindiran Jawa kari separo bakal kelakon. Dan kalau itu benar, berarti perjuangan untuk kembali ke identitas Jawa (Tengah) hanyalah geliat akhir penderita stres belaka.

Jadi bagaimana ini?

Jawa yang saya perbincangkan tadi sesungguhnya hanyalah satu ragam Jawa saja. Jawa kraton, jawa yang menekankan rasa halus, rukun dan hormat. Satu jawa hipotetis. Di luar itu masih ada jawa pesisiran, yang oleh Donys Lombard lain - budaya pesisir sudah pasti bukan budaya agraris secara penuh - sehingga bisa melahirkan jawa alternatif.

Bukan Wacana

Bukan itu saja. Sesungguhnya jawa kaya dengan local genius seperti Didi Kempot dengan lagu-lagu campursarinya. Atau Tanto Mendut yang selalu punya gagasan-gagasan kreatif dengan mempertemukan berbagai budaya grass roots. Bukankah budayanya wong cilik ini bisa jadi energizer bagi Jawa tidak untuk Jawa itu sendiri, tetapi untuk metamorfose bangsa menjadi Indonesia.

Nek wani ya sekularisasi pisan. Ini bukan wacana. Ini sektor riil, proses, ketika jawa mlungsungi menjadi jawa baru, dan yang sanggup merespons perubahan dengan cara yang kreatif yang agaknya sejak lama jadi nalurinya memadu-madukan, bahkan yang tak terpadukan membersihkan yang kotor bagai samudera yang menerima air limbah dari berbagai sungai.

Inilah pidato kebudayaan saya yang ketiga, setelah yang pertama di kaki Borobudur, kedua di tengah mal Ciputra semuanya bertemakan perdamaian.

Semoga pidato ini ada manfaatnya bagi kita semua. Pidato ini memang tidak akan saya akhiri dengan tancep kayon, tapi dengan golekan.

Golekan potensi keunggulan kompetitif kita, baik dalam kompetensi maupun dalam karker. Karena itulah modal kita dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Akhirulkalam, apabila pidato ini saya sampaikan seputar hari-hari ulang tahun NKRI, ini sama sekali bukan kebetulan. Ini sebuah keniscayaan (wis samesthine). Ini adalah tahun keempat saya bersama-sama banyak aktivis lain melakukan kampanye perdamaian. Bahkan jauh sebelum itu, karena krisis dunia sebelumnya memang telah mengimbas jadi kekerasan di berbagai tempat di Indonesia. Tema kampanye kami selama ini adalah "Pelbedaan? No? Ploblem!" Sebagai seruan dari pluralisme, pengakuan bahwa semua orang sama namun setiap orang berbeda.

Telah banyak pelatihan dilakukan, telah banyak modul dihasilkan, bahkan buku-buku tentang perdamaian tapi jalan masih jauh. Toh saya coba untuk mengajak saudara-saudara sekalian melangkah lebih jauh lagi ke multikulturalisme, ketika setiap orang jadi multidimensional secara kultural, ketika kita masing-masing punya kemampuan dan kesanggupan untuk menghargai (budaya) liyan. Bahkan kita masing-masing memancarkan spiritualitas budaya itu. "Berilah tempat untuk mereka yang mau mengekspresikan diri karena mereka adalah satu di antara kita dan kebudayaan adalah perjuangan kita untuk meningkatkan kualitas hidup bersama." Amin.

Siapa tahu dalam merayakan 17-an tahun ini kita bisa menemukan berbagai kreasi kerakyatan yang membebaskan kita dari kebisuan dan keterasingan diri seperti Dana Poco-poco, misalnya.(33)