Helm Standar Belum sesuai Kondisi Rakyat

Sehubungan polisi mengadakan sosialisasi sekaligus tindak lanjut realisasi aturan helm standar (HS), kami menilai hal tersebut belum sesuai kondisi rakyat. Ditinjau dari harga helm minimal Rp 50 ribu, cukup memberatkan rakyat terutama pelajar dan mahasiswa.

Dari segi kualitas standar itupun masih rancu, hanya sebatas kira-kira apa yang menjadi tolok ukurnya. Helm tersebut semestinya seperti yang dipakai pembalap. Kalau hanya buatan kini, tidak menjamin keselamatan si pemakai.

Dari segi keamanan, sangat tergantung pada kelakuan pengendara. Ini sangat dominan karena keselamatan umum tergantung pada faktor patuh aturan lalu lintas, sopan santun di jalan, kesadaran dan etika berlalu lintas umum.

Dengan demikian kita tidak bisa mengandalkan helm standar, kecuali hanya sebagai penunjang faktor keamanan. Kalau dipaksakan malah terbentur kondisi kemampuan rakyat.

Kalau toh dianggap melanggar aturan, sabuk pengaman pun belum bisa direalisasi. Juga hal-hal lain yang melanggar aturan lalin masih sangat banyak dan perlu dibenahi, baik masyarakat maupun polisi.

Selain itu, sebetulnya ada langkah polisi yang lebih simpatik yaitu dengan cara penyuluhan, peningkatan pengetahuan umum (terutama ujian SIM), pengawasan di jalan, sanksi yang tidak mengenal kompromi dan lainnya.

Di lampu merah pada traffic light masih banyak yang nekat melanggar, knalpot membisingkan, parkir seenaknya dan lain-lain.

S Kusumo PB
Jl Tentara Pelajar 52, Semarang

Eker-ekeran Pilkada Brebes

Sebagai seorang yang berasal dari Brebes, saya senantiasa mengikuti setiap berita khususnya tentang Pilkada yang berlarut-larut. Kendati sejak kecil saya telah meninggalkan kampung halaman untuk studi, rasanya hati saya tetap terpaut dengan tanah kelahiran ini.

Maka ketika mengikuti berita Pilkada yang penuh pertentangan dan entah kapan selesainya, hati saya menjadi sedih campur malu. Apakah para pemimpin yang kerjanya eker-ekeran melulu dapat membimbing rakyat Brebes menuju hari esok yang lebih baik.

Saya kira rakyat menunggu darma bakti para pemimpinnya. Lewat forum ini kami usul mbok yao disudahi anggone padha eker-ekeran dengan mengenyampingkan kepentingan pribadi maupun golongan dan mengutamakan kepentingan rakyat banyak.

Bupati Brebes mendatang adalah bupati yang berpihak pada kebenaran/keadilan di samping persyaratan lain. Eling aja lali karo nyong

Sudja'i AM
Jl Sunan Muria 2, Semarang

Sopir Dipukuli

Beberapa waktu lalu di sebelah timur perempatan dekat Polres Kebumen ada anak menabrak truk, sehingga terjadi kerumunan massa. Saya mendekati kerumunan, ternyata sopir truknya sedang dipukuli polisi dan seorang berpakaian preman.

Kenapa hal seperti itu terjadi dan dilakukan polisi yang tahu hukum. Apalagi kabarnya sopir truk justru bijaksana karena mengantar anak yang jatuh ketika akan menabrak truknya, bukan truk yang menabrak anak tersebut.

Jarang terjadi seorang sopir bersedia mengantarkan seseorang yang menderita kecelakaan sampai ke rumah. Biasanya mereka takut diamuk massa. Namun kali ini musibah menimpa sopir truk, dia tidak diamuk massa namun dihajar polisi.

Moh Rudini
Pesuningan, Prembun

Doa untuk Negeri

Melihat fenomena kehidupan negeri ini baik para pemimpin, wakil rakyat di pusat maupun daerah kini sedang hiruk-pikuk dalam suasana sidang tahunan, amandemen UUD'45, partai baru, dana pemilu dan lainnya.

Juga mereka sibuk dengan dana nonbugeter yang tak kunjung usai, dana purnabakti, mobilitas, mobil dinas, kunjungan luar negeri dan lain sebagainya.

Di sisi lain, rakyat baru saja berebut mencarikan sekolah anaknya dengan biaya yang semakin mahal, orang tua tidak mampu beli susu, harga tak terjangkau, kekeringan, padi puso, pengangguran, TKI di Malaysia yang dipulangkan dan segala kesulitan hidup lainnya.

Di tengah malam yang sunyi, kami hanya bisa duduk tafakur bertanya kepada Sang Khalik, sesungguhnya sedang Engkau apakan negeri kami ini. Apakah negeri ini sedang Engkau kutuk.

Ya Allah, ampunilah para pemimpin kami, bukakan mata hatinya agar mereka dapat melihat wajah negeri dan rakyat kami saat ini.

Tri Lestari
Jl Kepodang Raya B 46 Pudakpayung Semarang

Surat untuk Kepala Dinkes Jateng

Yayasan Pendidikan Pengembangan Islam Siti Fatimah Slawi Tegal, Februari lalu mengajukan proposal pendirian Akademi Kebidanan (Akbid), namun setelah ditelaah hasilnya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

Bulan Mei kami mengajukan kembali, sekaligus penyempurnaan tetapi lagi-lgi ditolak. Setelah saya lacak Akbid yang sudah berdiri, ternyata banyak yang tidak memenuhi persyaratan sesuai SK Menkes dan Kesos 43/2001.

Bahkan ada yang tidak mempunyai gedung/laboratorium dan dosen memadai, namun bisa lolos. Akbid tersebut dikelola dan dibina oleh pejabat kesehatan sendiri. Pertanyaan kami, bagaimana peraturan baku dalam pendirian Akbid dan apakah yang mendirikan harus seorang berprofesi dokter.

Soeripto H Mr
Ketua Yayasan

DPR Buka Mata Hatimu

Saya bersyukur jika melihat saudara kita memperoleh tambahan rezeki. Tapi kalau rezeki itu diperoleh dengan cara yang sama sekali tidak mengindahkan asas kepatutan apalagi tidak bermoral, tentu siapa pun akan bersikap sebaliknya.

Demikian juga yang terjadi di Gedung Berlian, tempat mangkalnya para wakil rakyat Jawa Tengah mengesahkan Perda No 44/tahun 2002, tentang perubahan APBD yang dalam perda ada tambahan anggaran Rp 5 miliar untuk dana purnabakti anggota DPRD.

Ini berarti anggaran dana purnabakti menjadi Rp 10 miliar atau setiap orang akan memperoleh pesangon Rp 100 juta jika kelak pensiun. Sebagai rakyat kecil, saya hanya bertanya dalam hati, apakah fungsi DPR sekarang telah berubah menjadi Dewan Perampok Rakyat.

Padahal di sisi lain kalau anggota Dewan mau melek (terbuka) mata hatinya akan melihat fenomena yang terjadi pada rakyatnya. Buruh yang bekerja berpuluh tahun pun tak akan menerima pesangon besar.

Apalagi dalam draft RUU Perlindungan dan Pembinaan Ketenagakerjaan yang akan disahkan September 2002, kelak buruh hanya akan memperoleh uang penghargaan masa kerja maksimal Rp 15 juta.

Suyatno
(Rakyat Jateng yang menghormati wakilnya di DPR/DPRD)