Separo PAD Kudus untuk Biaya RSUD

• Jadi Kendala Pemkab

KUDUS- Pendapatan asli daerah (PAD) Tahun Anggaran 2002 diproyeksikan menghasilkan dana sekitar Rp 24 miliar. Dari jumlah tersebut, separonya dari Rumah Sakit Unit Daerah (RSUD).

Namun, yang 50% harus dikembalikan ke RSUD untuk operasional RS tersebut. Sisanya, 50% untuk proyek pembangunan.

Demikian ungkap Kepala Badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPPD-dulu Bappeda) Drs Brata Subagya di depan peserta sarasehan daerah, "Mencermati Potensi Daerah untuk Pengembangan Kabupaten Kudus Masa Mendatang" di Hotel Gryptha, kemarin.

PAD yang tidak memadai tersebut merupakan salah satu kendala Pemkab dalam mencari solusi agar kue pembangunan lebih dirasakan rakyat.

Ketergantungan

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah di samping dana perimbangan, pinjaman daerah, dan upaya lain yang sah.

"Dengan demikian jika PAD diproyeksikan sekitar Rp 24 miliar, yang dimanfaatkan untuk pembangunan hanya Rp 12 miliar," jelas Brata.

Angka tersebut setara dengan 10,95% terhadap rencana total pendapatan Rp 223,8 miliar. Hal tersebut salah satu kendala yang dihadapi Pemkab untuk pengembangan masa depan.

Seminar digelar komunitas Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang (KMKS) IAIN Walisongo. Drs Brata Subagya mewakili Bupati HMA Munadjat SIP MSi yang berhalangan hadir.

Pembicara lain adalah Dr H Abdul Jamil MA, Drs H Eem Nadjib Hasan, Dr H Abdurahman Mas'ud MA, dan Dr H Muslim A Kadir MA, dan Wakil Ketua DPRD Kudus Letkol Cam (K) Murdjinem BA.

Brata lebih jauh mengemukakan, dukungan finansial Pemkab mempunyai ketergantungan fiskal relatif tinggi terhadap pusat yang menentukan nominal dana perimbangan bagi daerah. Itu kelemahan dari sisi potensi keuangan daerah. Solusinya adalah melaksanakan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Untuk menunjang pengembangan daerah Kudus memiliki potensi, seperti masyarakat, pengusaha, produk spesifik daerah, kondisi ekonomi daerah, politik, sosial dan keamanan.

Pengembangan perlu langkah tepat dengan dukungan sinergis dari ketiga pilar utama otonomi daerah, yaitu Pemkab, dunia usaha, dan masyarakat.

Meski disajikan secara variatif, para narasumber sepakat bahwa masalah sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci untuk menyongsong Kudus menghadapi masa depan dan era globalisasi. Seperti dikemukakan Dr H Abdurahman Mas'ud MA yang secara tegas menekankan, aktor globalisasi tetap berada di tangan manusia.

Dia menuturkan, contoh kearifan dari KH R Asnawi (1981-1959) patut dipertimbangkan. Kepeloporannya ada di mana-mana. Di Makkah dia pendiri dan anutan NU serta sangat mengakar lagi bermanfaat bagi muslim Kudus. (P7-56j)