Pembelotan Politikus di Legislatif

- Voting pada Sidang Pleno DPR RI untuk mengambil keputusan pembentukan panitia khusus (Pansus) Buloggate II membawa buntut sangat menarik. PKB Kuningan bagai "kebakaran". Partai yang sejak awal menggebu dalam memperjuangkan pembentukan pansus itu justru gembos pada saat-saat akhir. Dalam sidang pleno Senin pekan lalu, dari 51 anggotanya yang hadir hanya 23 orang. Yang lain tidak diketahui entah ke mana. Dari jumlah yang hadir itu pun tidak seluruhnya mendukung pembentukan Pansus. Ketika voting berlangsung hanya 19 orang memberi suara mendukung. Yang empat orang tidak menggunakan suara dan tak diketahui entah ke mana. Sangat mungkin malah cuma membubuhkan tanda tangan dalam daftar hadir saja tetapi tidak mengikuti sidang.

- Bagi jajaran PKB Kuningan, kejadian itu tentulah sangat memalukan. Pembentukan Pansus merupakan garis partai, karena itu partai tersebut menjadi sponsor pembentukannya dalam sidang-sidang DPR. Ketua Umum PKB kubu itu, Dr Alwi Shihab, sangat kecewa. Dia menilai, mereka yang absen tidak disiplin dan tidak profesional. Ketua FKB Kuningan di DPR Ali Masykur Musa berjanji akan meneliti penyebab kejadian itu. Pengurus DPW PKB Jateng menyatakan akan meminta pertanggungjawaban lima anggotanya yang duduk di DPR. Kelimanya tergolong yang tidak memberi suara dalam sidang pleno. Peristiwa itu menunjukkan kemandirian anggota DPR sebagai wakil rakyat. Mereka tidak tunduk kepada garis partai. Namun juga menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka tak konsisten dan ada apa di balik itu?

- Kejadian di PDI-P, pemegang suara terbesar dan karena itu berperan sangat menentukan, peristiwanya lain lagi. Dari 154 anggota yang duduk di Legislatif yang hadir cuma 100 orang. Dari jumlah itu lima orang mendukung pembentukan pansus, tiga menolak, sisanya 92 orang abstain. DPP PDI-P semula mengisyaratkan setuju pembentukan pansus. Akan tetapi pada saat-saat terakhir memberi instruksi kepada fraksi di DPR untuk menolak. Kejadian dalam sidang menunjukkan terjadi "pembelotan" pula dalam tubuh partai itu. Setidak-tidaknya hal itu dilakukan oleh lima orang. Tentang sikap abstain, Ketua FPDI-P Roy BB Janis menggambarkan sebagai sikap paling moderat. Partainya berdiri di tengah dua aspirasi masyarakat yang masuk.

- Di lingkungan partai berlambang banteng mencereng itu terjadi buntut yang lebih panjang dan sangat serius bagi tokoh-tokohnya. Salah seorang anggota yang vokal, Ny Indira Damayanti Sugondo, satu dari lima orang yang mendukung pembentukan Pansus mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan di DPR. Dia sangat kecewa terhadap sikap partai yang menolak Pansus. Kemudian malah muncul isu mereka yang kecewa akan mendirikan partai baru. Yang disebut-sebut mempunyai gagasan itu Meilono Soewondo yang juga mendukung pansus. Namun apakah gagasan itu didukung sesama rekannya yang menyetujui pembentukan pansus belum diketahui. Tiga anggota PDI-P lain yang "membelot" tetap mendukung pansus adalah Yulius Usman, Haryanto Taslam, dan Mochtar Buchori.

- "Pembangkangan" tersebut bakal membawa dampak berbeda dalam partai masing-masing. Dampak intern menjadi urusan para pimpinan partai masing-masing. Sangat mungkin tak akan terjadi sanksi sampai kepada pemecatan, kendati kasusnya menyangkut masalah sangat fundamental. Yaitu pembelotan terhadap garis partai. Akan tetapi hal semacam itu belakangan sudah semakin lazim. Contoh sangat menonjol terjadi dalam tubuh PDI-P. Misalnya menyangkut kegagalan kadernya dalam pemilihan bupati atau wali kota. Pembelotan berarti positif lantaran menunjukkan kemandirian politikus sebagai wakil rakyat. Tidak terkungkung oleh kepentingan partai. Tetapi masalahnya lain, jika pembelotan itu lantaran latar belakang kepentingan pribadi. Menyangkut jual-beli suara yang makin kental dalam dunia legislatif kita.

- Dalam khazanah legislatif, kepentingan partai dan kepentingan pribadi campur aduk. Dalam kasus pembelotan di berbagai legislatif di daerah, isyarat sangat kuat bahwa latar belakangnya kepentingan pribadi, menyangkut praktik politik uang. Khususnya dalam proses pemilihan bupati dan wali kota. Meskipun membelot dan menyebabkan kader partainya kalah bersaing, tak pernah ada sanksi. Yang bersangkutan malah tenang-tenang saja memanfaatkan fasilitas yang diberikan partai untuk kepentingan pribadi. Dalam hal PDI-P, boleh dikatakan partai yang paling kaya pengalaman kasus pengunduran diri anggota dari DPR. Ada yang mundur tetapi tetap setia kepada partai dan menyatakan akan berjuang di tempat lain, ada yang mundur dan mendirikan partai baru. Bagaimana suara nurani mereka masih menjadi tanda tanya.