Para Orang Tua Ramai-ramai Mempersoalkan UAS

''IKI piye? Mosok, nilai tes anakku luwih apik, malah ora ketampa? (Ini bagaimana? Masak, nilai tes anak saya yang lebih bagus, malah tidak diterima?)'' kata seorang ibu bernama Yuniasih (39), sambil mengamati deretan nama dan angka yang tertera pada pengumuman penerimaan siswa baru di SLTPN 3 Surakarta, kemarin.

Beberapa orang tua lain yang anaknya gagal diterima juga mengeluh. ''Kalau begini cara penerimaannya, jelas tidak fair,'' kata Karmi (37), asal Jaten, Karanganyar.

Anaknya gagal diterima. Padahal, seperti putra Ny Yuniasih, nilai tes anaknya tergolong tinggi. Ketika ditilik lebih teliti, ternyata nilai ujian akhir sekolah (UAS) si anak begitu rendah.

Dari pantauan di lapangan, kekecewaan orang tua calon siswa lebih banyak disebabkan oleh sistem penerimaan siswa baru untuk tingkat SLTP. Sebagian besar mengeluhkan dimasukkannya UAS sebagai kategori penilaian, di samping nilai tes penerimaan dan prestasi seorang siswa selama menjadi siswa SD.

''Padahal nilai UAS itu kan bisa didongkrak guru di SD masing-masing. Jadi tidak jelas standarnya,'' ucap Priyo (38) dengan kesal. Lelaki asal Cemani, Sukoharjo itu menyesalkan hal yang sama dengan Yuniasih dan Karmi.

Memang tahun ini, ada perubahan sistem dalam penerimaan siswa baru untuk tingkat SLTP. Kriteria penilaiannya berupa dua kali nilai UAS ditambah tiga kali nilai tes penerimaan, ditambah prestasi calon siswa di SD yang bersangkutan, selanjutnya dibagi lima.

Khusus untuk UAS, nilai yang diperoleh adalah hasil ujian dengan soal yang dibuat pihak sekolah yang bersangkutan. Peluang perbedaan kualitas tes beserta hasil nilainya begitu terbuka. Ukuran prestasi belajar seorang siswa menjadi sangat relatif dalam hal itu. Pengaruh yang paling menonjol adalah ketika nilai UAS itu ikut dimasukkan pada penerimaan siswa di jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Standardisasi

Alhasil, masalah standar penilaian dalam pengambilan keputusan mengenai diterima tidaknya seorang calon siswa sebuah SLTP muncul di permukaan. Ujung-ujungnya, muncul gagasan agar sistem penerimaan dikembalikan ke sistem lama, yaitu berupa nilai ebtanas murni (NEM) yang dianggap memudahkan standardisasi.

Ketua Penerimaan Siswa Baru SLTPN 3 Surakarta G Sukirno dengan tegas menginginkan pengembalian ke sistem lama.

''Saya tidak menuduh SD-SD mendongkrak nilai siswa dalam UAS. Tapi ikut dimasukkannya nilai itu pada kriteria penerimaan sangat berpengaruh. Itu ikut merumitkan standardisasi penilaian. Karena itu, saya tak heran banyak keluhan orang tua yang anaknya tidak diterima. Sebaiknya memang dikembalikan pada sistem NEM. Standarnya jelas,'' papar dia di ruang kerjanya, kemarin.

Validitas UAS juga dipertanyakan oleh Kepala SLTPN 1 Surakarta Harjono. Menurutnya, sistem UAS yang tiap-tiap sekolah membuat soal tes sendiri, memunculkan kesulitan dalam menentukan batas nilai.

''Sangat mungkin batas tuntas kurikulum tiap-tiap sekolah berbeda-beda. Ada yang bisa mencapai 100%, tapi akan ada yang hanya 80% atau kurang dari itu,'' kata lelaki yang baru seminggu menjabat Kepala SLTPN 1 itu.

Batas tuntas kurikulum yang dimaksud adalah pemberian materi pelajaran sesuai dengan kurikulum. Dengan sistem UAS, soal tes yang dibuat lebih berdasarkan pada tingkat pencapaian materi pelajaran dan tidak harus mencapai 100% batas tuntas kurikulum.

''Kalau baru sampai 60%, ya soalnya disesuaikan. Itu yang mestinya diperhatikan. Sebab, akan memunculkan degradasi kualitas siswa,'' tandas dia.

Tetapi dia tidak setegas G Sukirno yang menginginkan pengembalian ke sistem NEM. Dia lebih memilih materi ujian disamakan dalam satu wilayah atau daerah.

''Ada baiknya soal ujian akhir di satu daerah disamakan. Contoh, untuk Kota Solo, ya pihak Dispora yang membuat soal ujian akhir,'' ujarnya.

Sapi Perahan?

Masalah lain dalam proses penerimaan siswa baru SLTP adalah soal tahapan penerimaan. Hampir sebagian besar prosesnya bertumpu pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga (Dispora). Pihak sekolah hanya melakukan pendaftaran calon siswa, mencatat nilai UAS pendaftar, melaporkannya ke pihak dinas, menyelenggarakan tes dari soal yang dibuat dinas, dan terakhir mengumumkan hasil penerimaan dari rekapitulasi yang ditentukan oleh dinas.

Kenyataan itu di satu sisi memudahkan pihak sekolah, tetapi di sisi lain muncul anggapan sekolah yang bersangkutan hanya ''pelaksana'' belaka. ''Sekolah jadi semacam sapi perahan saja,'' kata G Sukirno dengan kesal.(Saroni Asikin-17k)