AS Perlunak Tuntutan bagi Kekebalan Hukum

NEW YORK - Pemerintahan Presiden George W Bush akhirnya memperlunak tuntutan: pasukan penjaga perdamaian AS tidak perlu diberi kekebalan hukum permanen dari Mahkamah Kriminal Internasional (ICC), melainkan cukup setahun saja.

Tuntutan baru AS itu, yang akan dibicarakan oleh para anggota Dewan Keamanan (DK) PBB pada Kamis waktu setempat (semalam WIB), bakal mencegah dilakukannya penyidikan atau hukuman bagi pasukan penjaga perdamaian PBB selama setahun.

Sebelumnya, Washington menuntut diberikannya perkecualian permanen dari yurisdiksi ICC bagi para tentara penjaga perdamaian dari negara-negara yang belum meratifikasi Kesepakatan Roma 1998.

Kesepakatan tersebut meratakan jalan bagi berdirinya ICC yang berbasis di Den Haag (Belanda). Mahkamah itu diresmikan pada 1 Juli lalu.

Namun ke-14 negara anggota DK PBB lainnya mengatakan, rancangan resolusi AS itu melanggar kesepakatan pembentukan ICC. Di samping itu, AS juga dianggap melanggar semangat ICC yang ditandatangani 139 negara dan telah diratifikasi oleh 76 negara.

Perubahan tuntutan AS itu merupakan indikasi pertama, bahwa resolusi mengenai perdebatan tersebut (AS mengancam akan menutup semua misi penjaga perdamaian PBB) mungkin segera terpecahkan.

Washington menggunakan misi penjagaan perdamaian PBB di Bosnia sebagai batu ujian.

Amerika memveto penambahan 1.500 anggota misi pelatihan polisi PBB dan juga memveto pengesahan DK PBB terhadap pasukan penjaga perdamaian pimpinan NATO (berkekuatan 18.000 personel), kecuali jika tuntutan mereka dipenuhi.

Mahkamah Kriminal Internasional adalah mahkamah kriminal permanen pertama di dunia yang akan mencoba menyidang para pelaku genosida, pejahat perang, dan pelanggar hak asasi manusia.

Tidak jelas, apakah usulan AS itu akan diterima tanpa perubahan lebih lanjut. Duta Besar Inggris untuk PBB, Sir Jeremy Greenstock, mengatakan usulan tersebut "sangat layak untuk dibicarakan". (rtr-ms-30)