21 SLTP Negeri Kekurangan Murid

• Buka Gelombang Dua

BLORA- Sebanyak 21 SLTP negeri yang tersebar di sejumlah kecamatan di Blora diperintahkan membuka pendaftaran murid baru untuk gelombang dua. Hal itu dilakukan karena ke-21 SLTP itu pada penerimaan siswa baru (PSB) gelombang pertama masih kekurangan murid.

Kepala Kantor Pendidikan Nasional Blora, Drs Hadi Suroso ketika ditemui Suara Merdeka, di sela-sela dengar pendapat dengan Komisi E DPRD Blora kemarin, menjelaskan untuk SLTP yang sampai saat ini masih kekurangan murid, diperbolehkan segera untuk membuka pendaftaran penerimaan murid baru gelombang dua sampai tanggal 13 Juli.

''Memang diperbolehklan dan sudah saya perintahkan. Nanti jika di suatu SMP sudah mencukupi segera menutup pendaftaran, jangan sampai memberi kesempatan pendaftar berkelebihan. Mengenai dasarnya hasil tes yang ada,'' tandasnya.

Dikemukakan, untuk SMU dan SMK negeri yang ada di Blora jumlah muridnya semua sudah mencukupi, kecuali beberapa SMU dan SMK swasta. Ada beberapa yang sampai saat ini masih kekurangan murid. Untuk itu bagi yang kekurangan juga dipersilakan membuka pendaftaran murid baru gelombang dua.

Kelebihan

Sementara itu, di sisi lain beberapa SMP negeri favorit yang tersebar di beberapa kecamatan di Blora banyak yang kelebihan pendaftar.

Di antaranya SLTP Negeri I Blora (kelebihan 77 pendaftar), SLTPN 2 Blora (105), SLTPN 3 (72 pendaftar). SLTPN Banjarejo 1 (95 pendaftar), SLTPN 1 Jepon (71 pendaftar), SLTPN Jiken (15 pendaftar), SLTPN 1 Cepu (76 pendaftar), SLTPN 2 Cepu (23), SLTPN 3 Cepu (12), SLTPN Randublatung (184 pendaftar) dan sejumlah SLTPN di beberapa kecamatan lainnya juga kelebihan pendaftar.

Dalam dengar pendapat dengan Komisi E, Hadi Suroso menjamin bahwa dalam PSB tahun ajaran 2002 ini tidak ada titipan dari pihak mana pun. ''Saya berani bersumpah, bahwa sampai tanggal 8 Juli saat pengumuman tidak ada pihak-pihak mana pun yang titip saya,'' tandasnya.

Menjawab pertanyaan Dewan tentang adanya beberapa warga yang mempertanyakan sistem koreksian, pihaknya sudah mengatur sistem koreksian sedemikian rupa sehingga meminimalkan adanya kecurangan-kecurangan. (ud-70)