Kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah

Oleh: Asep Purnama Bahtiar

ASUMSI muktamar hanya terkait dengan suksesi kepemimpinan, atau pergantian ketua umum saja sering mengakibatkan terabaikannya agenda dan program lain yang tidak kalah pentingnya. Pada tanggal 7-10 Juli 2002, Pemuda Muhammadiyah (PM) menggelar Muktamar ke-12 di Surabaya. Sebagai forum permusyawaratan tertinggi tentu saja muktamar menjadi wahana strategis untuk melakukan evaluasi dan pembenahan.

Terlebih lagi di tengah semangat zaman reformasi saat ini, muktamar dapat menjadi momentum yang menentukan bagi eksistensi dan dinamika PM selanjutnya.

Harapan seperti tadi wajar mengingat kondisi intern PM yang masih jauh dari kemestian yang progresif dan dinamis. Di samping itu, harapan juga dengan mempertimbangkan kehidupan berbangsa dan bernegara (kondisi ekstern) yang masih dilanda krisis dan hiruk-pikuk dengan berbagai keinginan dan pelampiasannya.

Ikhtiar untuk keluar dari kemandekan dan kepasifan dinamika organisasi berarti akan dapat menunjukkan peran dan keberpihakan dalam ruang lingkup percaturan yang lebih luas. Terlebih dahulu PM perlu melakukan semacam penguatan dan pemberdayaan internal dan orientasi gerakan.

Kaderisasi

Persoalan kepemimpinan atau secara lebih spesifik lagi adalah masalah jabatan Ketua Umum, (orang nomor satu) biasanya acap lebih dominan dan menjadi isu sentral dalam setiap forum permusyawaratan tertinggi sebuah organisasi.

Dalam muktamar ke-12 PM kali ini pun masalah kepemimpinan tampaknya menjadi isu dan agenda yang lebih menarik perhatian daripada agenda-agenda lainnya dalam muktamar seperti perumusan program kerja atau laporan pertanggungjawaban.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu digarisbawahi dalam masalah kepemimpinan tersebut. Pertama, menjadi pemimpin atau ketua umum dianggap sebagai segala-galanya dan menjadi prestise tersendiri. Anggapan seperti ini tentu saja bisa menimbulkan disorientasi dan mengabaikan amanah kepemimpinan.

Dalam kasus seperti ini sering ditimpali dengan kecenderungan kuatnya orientasi politik dan mobilitas vertikal secara individual untuk meraih kedudukan atau jabatan lain di luar organisasinya.

Mobilitas vertikal dan orientasi politik dalam kepemimpinan memang bisa saja memberikan dampak positif bagi organisasi, tetapi biasanya pula bersifat sementara atau sesaat karena hanya terkait dengan ketertarikan individu-individu tertentu saja.

Sementara agenda dan program kerja lain yang menjadi tanggungjawab organisasi atau kepentingan anggota dan umat menjadi terabaikan. Padahal di luar orientasi politik tadi, banyak orientasi program yang strategis dan bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak.

Kuatnya kecenderungan politik dalam bangunan kepemimpinan kerap menjadikan organisasi tidak bisa bersikap kritis terhadap kekuasaan. Sikap yang tidak kritis dan tidak korektif tersebut kemudian seringkali menimbulkan performance organisasi yang tidak responsif dan tidak progresif dalam mobilitas horizontal yang berorientasi populis dan berdimensi keumatan.

Kedua, ketika ambisi untuk menjadi pemimpin begitu kuat, masalah lemahnya kaderisasi pimpinan dalam berbagai level dan struktur organisasi PM hampir tidak disadari. Menjelang atau di setiap acara muktamar, selalu saja muncul kesan mengenai kaderisasi yang macet atau banyaknya kandidat-kandidat pemimpin dadakan atau kader kutu loncat.

Biasanya keberadaaan calon-calon pemimpin tersebut, selain tidak dikenal kepribadian dan integritasnya juga kerap membawa misi dan kepentingan tertentu dari luar.

Ketiga, tantangan dan masalah intern lainnya adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia secara umum, baik pimpinan sendiri maupun anggota. Kualitas SDM yang masih belum membanggakan ini bukan saja menyangkut aspek intelektual dan keagamaan, tetapi juga pada sikap militansi dan profesionalisme berorganisasi. Secara struktural-organisatoris, masalah tersebut berpengaruh besar terhadap kelancaran operasionalisasi program dan aktivitas PM. Dengan demikian, artikulasi gerakan PM tidak mampu merespons perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Reorientasi Gerakan

Berbagai masalah dan tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, biasanya suka berjalin dan saling mempengaruhi. Untuk menangani persoalan seperti itu maka sudah barang tentu membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang visioner dan strategis.

Untuk menangani masalah tersebut, terlebih dahulu PM harus membenahi masalah internnya. Minimal, PM harus bisa menyeimbangkan antara respons dengan tantangan untuk mencari celah dan akses alternatif sebagai pemecahan masalah.

Paling tidak, secara berkala PM bisa melakukan semacam analisis SWOT, untuk bisa memahami daya kekuatan organisasi (strength); menganalisis kelemahan (weakness); mencari peluang dan kesempatan (opportunity); dan kesiagaan untuk mengantisipasi ancaman (treath).

Langkah-langkah konseptual dan operasional untuk pengembangan organisasi yang menyangkut kebijakan dan strategi- juga tidak lepas dari penggunaan piranti manajemen tadi. Upaya ini secara riil bisa dilakukan oleh PM guna melakukan identifikasi dan analisis SWOT organisasi secara berkelanjutan pada setiap periode dan selama perjalanan organisasi.

Pemikiran dan upaya pengembangan organisasi ini bisa dilakukan PM secara berkesinambungan melalui identifikasi strategis dan kebijakan organisasi pada realitas kekinian, dengan mengambil pijakan evaluatif dari strategi dan organisasi masa lalu, dan kemudian memprediksikannya dalam wawasan strategi dan kebijakan untuk masa mendatang. Lebih jauh, melalui upaya ini pula PM bisa melakukan reorientasi wawasan dan gerakan yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Reorientasi wawasan dan gerakan tersebut bisa dipandang sebagai salah satu penyangga pengembangan organisasi yang saling menunjang dan melengkapi. Menilik lebih lanjut perihal reorientasi wawasan tadi adalah signifikan dengan arah pengembangan organisasi pada aspek pemikiran dan penalaran (gerakan intelektual). Tampaknya di tengah situasi global dan dinamika zaman yang semakin kompetitif, maka reorientasi wawasan tersebut sangat relevan bagi penguatan tradisi intelektual di tubuh PM.

Dengan reorientasi wawasan tersebut, diharapkan PM bisa memiliki visi baru dan orientasi pemikiran yang bisa merespons isu-isu mutakhir dan problem-problem kotemporer.

Adapun reorientasi gerakan, signifikan dengan arah pengembangan organsiasi dalam aspek operasional dan dinamika aktivitas PM. Jadi, reorientasi gerakan lebih mengarah kepada pelaksanaan program dan kebijakan organisasi yang strategis sesuai dengan tuntutan yang ada sekaligus untuk merespons dinamika eksternal yang lebih cepat.

Hingga sekarang tampaknya PM belum bisa beranjak dari gerakan-gerakan organisasi yang melulu bersifat orientasi identifikasi dan ideologi serta berorientasi politik semata.

Di satu sisi, nilai lebih dari dari orientasi yang melulu identitas dan ideologi seperti itu bisa menjaga nilai-nilai dan kepribadian organisasi.

Tetapi, seringkali dengan pemahaman yang normatif-skripturalis terhadap nilai dan identitas tadi kemudian menjadi belenggu yang mengekang dinamika organisasi dan mempersempit akses gerakan yang lebih strategis.

Pamungkas, untuk melakukan reorientasi wawasan dan gerakan tersebut, Pemuda Muhammadiyah harus berani dan lebih cerdas dalam merumuskan konsep dan strategi gerakan yang bisa merambah dunia lainnya di luar aktivitas rutin. Dengan tetap berpegang pada nilai identitas dan ideologi, PM juga bisa melakukan reinterpretasi yang menyangkut aspek kepemudaan dan kemuhammadiyahan untuk merumuskan kembali strategi dan orientasi gerakan baru yang feasible.

Melalui pembenahan kepemimpinan serta reorientasi wawasan dan gerakan, Pemuda Muhammadiyah akan lebih berpeluang untuk memberikan kontribusi dan memiliki peran yang determinan, baik dalam kehidupan umat maupun bangsa. (18)

-Asep Purnama Bahtiar, anggota Biro Hikmah PW Pemuda Muhammadiyah DIY; Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.