Raker Bahas Mobil Dinas

MAGELANG - Rencana pembelian lima mobil dinas pejabat Pemkab Magelang Rp 770 juta akan dibahas dalam rapat kerja eksekutif dan legislatif untuk menindaklanjuti Nota APBD Perubahan 2002.

"Berbagai aspek bisa menjadi pertimbangan direalisasikan atau tidaknya rencana itu," kata Drs M Sofyan, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Magelang, kemarin.

Dia menyebutkan, rencana itu dimuat dalam penjabaran perubahan APBD 2002. Mobil baru tersebut nanti untuk Sekda, Asisten Sekda Bidang Administrasi Pemerintahan, dan tiga kepala dinas.

Selama ini, kata dia, mobil dinas Sekda sedan Great Corolla 1995 dan Isuzu Panther 1996. Yang perlu dipertanyakan, apakah kondisi fisik mobil tersebut sudah di bawah 70%?

Sementara itu, Asisten Sekda Bidang Administrasi Pemerintahan selama ini menggunakan sedan Timor 1997. Kabarnya, kaca depan dan kap mesin mobil itu pernah rusak.

"Jika benar yang akan mendapat mobil baru nanti tiga kepala kantor, yakni Pertambangan, Satpol PP, dan Kesbanglinmas (Kantor Perhubungan tidak masuk seperti dalam berita kemarin-Red), berarti ada penjabaran Perubahan APBD. Sebab, dinas dan kantor itu berbeda," tuturnya.

Bisa Cemburu

Sebuah sumber mengemukakan, seluruh mobil yang akan dibeli bermerek Toyota Kijang. Untuk Sekda tipe Krista seharga Rp 190 juta, Asisten Sekda Grand dengan Rp 175 juta, dan 3 kepala kantor molil standar masing-masing Rp 135 juta.

"Yang dikhawatirkan, pembelian mobil dinas Toyota Kijang tipe Sx atau standar itu memunculkan kecemburuan kepala kantor lain yang masih memakai Daihatsu Zebra atau Toyota Kijang Super," kata Sofyan dari Fraksi Amanat Karya Pembaharuan.

Ketua Fraksi TNI/Polri Letkol Inf H Djatmiko menganggap rencana pembelian mobil di atas lebih sebagai sikap berpihak kepada kepentingan pejabat daripada kepentingan rakyat. Dia membandingkan dengan kebutuhan ambulans RSU Muntilan (Suara Merdeka, 8/7).

Dalam jawaban pandangan umum anggota Dewan terhadap Nota Perubahan APBD 2002, Bupati Magelang Drs H Hasyim Afandi mengatakan, pembelian mobil dinas tersebut sudah sesuai dengan perencanaan.

"Seluruh kebutuhan ada 16 mobil. Pengadaan mobil itu bertahap. Lima unit dulu untuk para pejabat yang kendaraannya relatif tua, sering mogok, dan kurang optimal," ujarnya. (pr-17e)