Kegelisahan Rakyat Melihat Perkembangan

Arah reformasi makin tidak jelas. Kesimpulan yang mencuat dari dialog interaktif "Mencermati Jalannya Reformasi" di Hotel Pandanaran Semarang itu, sesungguhnya mewakili kesimpulan banyak anggota masyarakat yang sadar mengenai apa yang terjadi, sejauh ini. Di kampus Untag Semarang juga berlangsung diskusi panel bertema "Konseptualisasi Makna Reformasi Berasas Pancasila". Salah satu pembicaranya, Wakil Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Munir Mulkhan memaparkan fenomena mengerikan mengenai anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah, yaitu menguatnya kesadaran kere munggah bale yang tak lama lagi turun kembali. Mengerikan, karena yang diutamakan adalah aji mumpung, sadar mereka tak lama lagi duduk di "singgasana" itu.

- Diakui atau tidak, ungkapan-ungkapan yang mencuat seperti di dua forum itu memang merepresentasikan kegelisahan rakyat. Baik mereka yang menyadari sepenuhnya perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi, maupun yang karena keterbatasan akses informasi hanya bisa merasakan dan menduga-duga. Rakyat kecil pada umumnya menilai sederhana apa yang mereka rasakan sehari-hari. Bagi mereka, harapan datang "zaman baru" itu lebih banyak berkaitan dengan urusan perut. Panen sukses, harga jual gabah memuaskan, sayur-mayur tidak dikacaukan pasar, dan punya cukup tabungan untuk menyekolahkan anak. Tak pula dapat disalahkan jika ketenteraman hidup (baca: rasa aman lingkungan) dipersoalkan: mengapa orang mudah marah dan bertikai?

- Di mata segmen masyarakat ini, pertikaian politik orang-orang besar di kota adalah tontonan di layar televisi. Terkadang mengasyikkan, sering pula membosankan. Pada saat pemilihan umum (pemilu) mereka mencoblos tanda gambar yang dirasakan lekat di hati, tetapi belum tentu mengerti harus memilih wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II, Tingkat I, dan pusat. Juga siapa saja wakilnya. Sebagian dari mereka pastilah juga tidak pernah menilai apakah merasa terwakili atau tidak. Yang mereka ketahui, para anggota Dewan itu makin terhormat dan berubah penampilan karena memperoleh banyak fasilitas. Apa itu aspirasi, apa itu usulan, belum terfasilitasi dalam penjembatanan ke para wakil yang secara prosedural telah mereka pilih.

- Terlepas dari perdebatan mengenai sistem pemilihan macam apa yang paling representatif, kegelisahan tentang arah reformasi memang telah terlalu banyak disuarakan elemen-elemen masyarakat. Jika acuan reformasi itu disederhanakan menjadi revitalisasi demokratisasi, good governance, dan pembersihan KKN, tak sedikit yang skeptis tanpa ada dukungan "revolusi mental" para pemimpin di berbagai level yang mestinya menjadi teladan. Demokrasi yang dijalankan selama ini, menurut Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Masdar F Mas'udi, terlalu menitikberatkan pada prosedur. Kalau pemilu sudah dilaksanakan seakan-akan sudah berdemokrasi. Padahal, demokrasi memiliki tujuan yang bermuara antara lain kesejahteraan rakyat.

- Mencuatnya pengakuan Tommy Soeharto di pengadilan bahwa dia aman-aman saja selama buron karena "ada koordinasi" dengan aparat, bagai mempertegas apa yang terjadi dengan penegakan hukum di negeri ini, di semua tingkatan. Keurungan pembentukan Pansus Buloggate II mengindikasikan demokrasi dan upaya pemberantasan KKN lebih menitikberatkan pada prosedur, karena kebenaran atau kesalahan hanya diukur dari jumlah suara (voting). Hal inilah yang membuat praktisi hukum senior Adnan Buyung Nasution berubah pendapat. Awalnya dia menolak campur tangan politik dalam kasus Bulog, tetapi akhirnya bisa menerima setelah melihat persidangannya, lantaran ragu apakah proses hukum itu bisa berjalan dengan benar. Ya, kita lelah dan jenuh dengan semua itu.

- Berbagai kasus mengindikasikan betapa carut-marut keteladanan nasional kita. Apa yang terungkap dari diskusi di dua tempat di Semarang itu melengkapi kegelisahan masyarakat yang tidak tahu harus berbuat apa. Lembaga perwakilan rakyat berkesan hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri dan kelompok; penegakan hukum sekadar retorika dan rekayasa; lilitan krisis ekonomi belum juga terurai. Lalu, siapa yang harus berada di depan menjadi lokomotif keteladanan? Semua perubahan yang diwacanakan, di level konstitusi atau kebijakan lebih bersifat sebagai adu kepentingan politik. Padahal, tujuan kita berdemokrasi, seperti yang diingatkan oleh Masdar F Mas'udi, antara lain adalah kesejahteraan masyarakat. Sejahtera ekonominya, sejahtera hati dan hidupnya.