Tiga Desa Belum Rampungkan Proyek P2MPD

WONOGIRI - Pelaksanaan proyek-proyek Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Wonogiri tahun 2001 kurang sempurna. Karena itu perlu diformulasikan penyempurnaannya agar dalam pelaksanaan tahun berikutnya dapat lebih efisien dan efektif.

''Untuk itu perlu dilakukan transparansi di segala lini, dan mengoptimalkan koordinasi serta mengedepankan aspek kemampuan dan manfaatnya,'' kata Bupati H Begug Poernomosidi SH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Sekda Drs Poerwanto MM saat pembukaan lokakarya P2MPD di Gedung Pertemuan Ir Hattin Sudarma, kompleks hutan Ketu, Wonogiri, kemarin.

Menurut Ketua Bappeda Drs Damiri MSi, lokakarya digelar sebagai tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja tahun 2001, sekaligus merencanakan perumusan program tahun berikutnya. Lokakarya diikuti berbagai elemen yang terlibat dalam P2MPD dan pihak terkait lainnya, termasuk anggota Dewan dan LSM.

Ir Setyo dari Bappeda menyampaikan makalah tentang keberhasilan proyek P2MPD tahun 2001. Kata Setyo, secara keseluruhan Wonogiri pada tahun 2001 mendapat dana P2MPD Rp 10,07 miliar, berasal dari bantuan luar negeri (BLN) dan dana pendamping dari APBD Wonogiri.

Dana sebesar itu mencakup tipe A untuk 105 desa berupa pembangunan prasarana air bersih (7 paket), jalan (115), jembatan (26), irigasi (36), pendidikan (4), mandi cuci kakus atau MCK (2), drainase (16) dan pasar (4). Kemudian untuk tipe B terdiri atas prasarana air bersih (4 paket), jalan (11), jembatan (4), irigasi (9), dan drainase (3).

Belum Rampung

Setyo mengakui masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Terbukti ada tiga desa yang belum mampu merampungkan proyek sampai waktu terakhir yang dijadwalkan. Ketiga desa itu, Desa Temon Kecamatan Baturetno, Kaliancar (Selogiri), dan Gemawang (Ngadirojo).

Pada tipe B, kendala yang terjadi pada umumnya bermuara pada kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Ini terjadi misalnya pada proyek air minum Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kota. Meskipun dari aspek pengerjaan fisik telah sesuai bestek, proyek itu belum dapat dimanfaatkan karena ada kendala dari sikap masyarakat yang belum memahami.

Ketua Komisi B DPRD Sugiyarto yang ikut menjadi peserta lokakarya mengusulkan agar rencana proyek dari desa betul-betul menjadi aspirasi rakyat pedesaan, dan jangan hanya tersugesti oleh kehendak elite masyarakat desa.

Dia juga berharap, rekanan yang dipercaya membangun proyek P2MPD hendaknya tak hanya mengutamakan profit, tetapi juga harus peduli bagaimana mewujudkan mutu proyek yang baik. ''Jangan cari untung saja,'' tandasnya.

Ketua LSM Bakat Samino SIP mengusulkan agar tim desa dapat diberikan insentif. Dengan demikian mereka lebih sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.(P27-14k)