15 Anggota DPRD Minta Jatah Proyek

• Berebut dengan 160 Kontraktor

UNGARAN-Sejumlah proyek pembangunan yang berasal dari APBD, realisasi pekerjaannya kini tersendat. Keterlambatan itu ditengarai akibat perebutan kepentingan pribadi dan kelompok pada pucuk pimpinan eksekutif.

Dipastikan, kualitas bangunan akan buruk akibat keterlambatan pelaksanaan. ''Dampak langsung pertikaian itu, masyarakat dirugikan.''

Hal tersebut disampaikan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Semarang H Abdullah Purwowidodo yang didampingi Sekretaris Ir M Basari dalam penyataan sikap partai, Sabtu lalu, seusai menempati kantor baru PKB di Jalan Diponegoro Ungaran.

Dalam pernyataan pada tiga lembar kertas tersebut, PKB akan melakukan class action terhadap Bupati Semarang bila sampai Agustus nanti pembangunan sejumlah sarana umum belum terlaksana.

Bukan rahasia lagi, kata Basari, beberapa pejabat eksekutif di Ungaran memiliki kelompok yang meminta jatah proyek. Mereka saling mengklaim, kelompok merekalah yang berhak melaksanakan proyek yang tahun ini jumlahnya Rp 44 miliar.

Rebutan ''kue'' menjadi tidak sehat karena dana Rp 44 miliar tersebut harus dibagi 160 kontraktor yang tergabung dalam Gapensi, Gapeknas, dan Aspekindo.

Lima belas anggota DPRD juga meminta jatah proyek tersebut. Selain itu, ada kebijakan beberapa parpol mendapatkan jatah tersebut.

Dibocorkan

Ketua DPC PDI-P Ir Ari Prabono menengarai pelaksanan proyek di daerah itu kacau akibat kebijakan yang tidak profesional. Dia mengakui ada beberapa anggota legislatif yang meminta jatah proyek, termasuk dari Fraksi PDI-P.

Menurut catatan, pelaksanan lelang proyek berlangsung fair ketika bupati dijabat Plt Drs Soewarto.

''Proyek dilelang terbuka, dana proyek dapat ditekan sehingga ada sisa anggaran,'' jelas Ari.

Sekarang nominal anggaran proyek sengaja ''dibocorkan'' kepada kontraktor, sehingga penawarannya mendekati anggaran yang disediakan.

Sejumlah pengusaha jasa konstruksi di Ungaran mendesak Bupati memberlakukan lelang secara terbuka. Mereka yakin, bila dilakukan secara terbuka dan profesional, kontraktor ''siluman'' akan berguguran.

Bupati H Bambang Guritno beberapa waktu lalu mengeluh atas sikap kontraktor yang hanya meminta pekerjaan. Tahun ini, diakuinya, pelaksanaan agak kacau sehingga tahun depan akan dilakukan secara terbuka. ''Mereka akan saya biarkan bersaing secara profesional,'' jelasnya.(C17-71c)