Konflik, Agama dan Perempuan

Oleh: Humaini As

DUA hal yang sangat dekat dengan konflik adalah agama dan perempuan. Belakangan ketiganya sering mengisi halaman media massa atau menjadi pembicaraan masyarakat, karena realitas menunjukkan hal itu.

Wilayah konflik sepertinya sudah terpeta. Artinya karena karakteristik wilayah tertentu, sehingga sudah diketahui daerah rawan konflik ya itu itu saja.

Kondisi itu tercermin dari work shop yang diadakan oleh Yayasan Akarrumput belum lama ini di Semarang. Peserta yang membawa kisah nyata konflik atau kekerasan berasal dari dae rah-daerah yang terkenal pernah geger. Apakah ribut karena masalah agama, etnis, perempuan, dll.

Banyuwangi terkenal dengan kasus santet menjelang akhir abad 20. Aceh dan Papua sampai sekarang masih terus "suka" konflik. Pekalongan terkenal rawan konflik karena masalah agama. Maluku terkenal karena persaingan agama Islam dengan Kristen atau Katolik, atau karena ulah sisa kelompok speratis RMS. Masih banyak lagi wilayah yang "menyimpan"nama karena sering terjadinya keributan. Suka atau tidak suka, masyarakat yang berdiam di wilayah itu menerima "cap" tersebut.

Mencari pemecahan konlfik harus melihat akar permasalahannya. Seperti yang dihadapi oleh AM Ronni Nurharyanto, SJ yang sudah beberapa bulan tinggal di Ambon dalam upaya mencari solusi damai masyarakat yang bertikai di sana.

Ronni yang menangani masalah pengungsi melihat empat hal yang perlu dipegang untuk memperoleh solusi memuaskan. Paling tidak bisa diterima oleh banyak pihak yang terkait.

Langkah pertama melihat akar dan sebab serta dinamika konflik. Dua, melihat aktor intelektual dan provokatornya. Tiga, usaha perbagai pihak untuk mengatasi konflik dan empat, solusi untuk mencari damai.

Kasus di Maluku sangat kompleks dan rumit, menyangkut peristiwa yang terjadi tahun 1980-an ketika datang preman dari Jakarta (begitu menurut George J Aditjondro -"Orang-orang Jakarta di Balik Tragedi Maluku" - apakabar@saltmine.radix.net, 16 Juni 2001).

Katanya, pertikaian antarpreman yang mau tidak mau melibatkan orang Maluku setempat makin berkembang setelah ada campur tangan elite politik untuk kepentingan bisnis dan politiknya.

Masalah menjadi makin rumit jika ada sekelompok masyarakat yang memaksakan kehendaknya, dan menjadikan salah satu unsur sebagai sarana mencapai tujuan. Misalnya yang terjadi di Pekalongan, keributan tahun 1997 disebabkan dipergunakannya agama sebagai sarana mencapai tujuan politik. (MC Zurkoni, Politisasi Agama Merobek Ukhuwah).

Realitas Hidup

Konflik merupakan dinamika yang wajar dalam realitas hidup berbangsa dan bermasyarakat. Konflik bukan pertanda adanya kegagalan, melainkan merupakan kesempatan dan bahaya. Konflik menjadi kesempatan jika dapat dikelola dan menjadi bahaya jika tidak dikelola, akhirnya menjadi kekerasan.

Karena konflik merupakan dinamika dan realitas yang wajar, maka masyarakat damai bukan masyarakat yang hidup tanpa konflik, melainkan masyarakat yang konfliknya dapat dikelola sehingga kekuatan transformatif di dalamnya tidak berkembang menjadi kekerasan. Kondisi itu bisa diciptakan oleh tokoh masyarakat yang ada dan relasi antarsesama yang sadar menghindari terjadinya konflik.

Kondisi damai di kota Salatiga dan kabupaten Semarang misalnya, bisa dikendalikan antara lain karena tokoh agamanya kompak. Dengan kata lain, gambaran kota yang damai itu, menurut KH Mahfudz Ridwan LC (Pengasuh Wisma Santri Edi Mancoro), karena kebetulan.

Konflik sebetulnyan juga ada, namun dikelola secara bagus oleh tokoh-tokh yang berkompeten sehingga bisa diredam.

Kesimpulannya, sebenarnya konflik bisa dihindarkan atau diredam, asal semua pihak mau menyepakati untuk bisa terjadinya kedamaian.

Pemicu

Pemicu konflik disebabkan bermacam-macam faktor. Yang terekam dari workshop terutama disebabkan oleh minuman keras. Ini terjadi di Poso dan Ambon. Kesenjangan sosial yang terlampau mencolok juga menjadi penyebab keributan, seperti yang terjadi di Poso, Papua, Banyuwangi, Pekalongan dan Aceh.

Faktor lain adalah menurunnya religisitas, hilang atau berkurangnya peran lembaga adat, adanya kepentingan politik dan militer, hak dan aspirasi masyarakat yang terabaikan, kecemburuan sosial dan black magic.

Akibat dari adanya konflik, apa pun penyebabnya, di masyarakat terjadi keributan menyusup beberapa segi. Bidang agama misalnya, terjadi konflik antarpemeluk tergantung dari persoalan awal. Agama dipolitisasi, atau terjadinya pengelompokan wilayah berdasar keyakinan individu. Atau bahkan sebaliknya religitas (rasa keagamaan) menurun, secara ekstrem hilang.

Lebih dari itu sarana peribadatan (masjid, gereja hancur atau rusak).

Setiap terjadi konflik yang paling menderita adalah perempuan. Katakanlah, jika yang berkonflik laki-laki, dan kemudian mereka tewas, yang akan menanggung kehidupan keluarganya adalah perempuan.

Di sisi lain setiap lini selalu terjadi pelecehan atau perkosaan. Akibatnya menjadi perempuan single parent merupakan hal yang sangat biasa di daerah konflik, dengan segala macam penyebabnya.

Terpelihara

Kekerasan sosial yang mewarnai proses transformasi politik dewasa ini merupakan simpton dari konfigrasi kekerasan struktural yang telah lama terpelihara. Walaupun di dalamnya melibatkan variabel dan derajat yang berbeda-beda, pada dasarnya diangkat dari persoalan sama.

Beberapa variabel atau faktor yang seringkali dijadikan basis analisis terhadap munculnya kekerasan adalah pertama: stereotype garis primordialisme seperti agama dan kesukuan yang terpelihara sejak zaman kolonial.

Kedua, kesenjangan sosial baik pada tingkat kelas lokal, regional diperparah oleh krisis ekonomi politik berkepanjangan.

Ketiga, prakondisi dan pelanggengan terjadinya kekerasan sosial yang diciptakan oleh kebiasaan menggunakan kekerasan sebagai metode mempertahankan posisi dan jabatan (kemapanan) oknum-oknum pemegang kekuasaan negara.

Dengan tidak mengesampingkan faktor lainnya, agama merupakan variabel yang paling penting untuk diperhatikan. Berdasarkan fenomena yang berkembang dalam kenyataan kehidupan beragama, acapkali terlihat agama dijadikan sebagai komoditi dan alat mobilisasi terjadinya konflik yang akhirnya bermuara pada kekerasan sosial. Hal ini tentunya merupakan kemunduran dala kehidupan beragama, pada hal semua agama pada dasarnya menolak segala bentuk kekerasan.

Selain agama, faktor budaya sama-sama memiliki kekuatan potensial untuk mendukung upaya proses perdamaian dan rekonsiliasi di wilayah konflik.

Pengalaman riel upaya mesyarakat sipil yang ikut berjuang menyelesaikan konflik dan kekerasan sosial telah menegaskan kekuatan agama dan budaya justru menjadi alat rekonstruksi( membangun upaya perdamian dan rekonsiliasi) dan benteng pencegah konflik.

Upaya masyarakat dengan pendekatan melalui agama, budaya dan pemenuha kebutuhan dasar manusia justru lebih efektif. Berangkat dari pemikiran itulah, yayasan Akarrumput memelopori terbentuknya Indonesian Peace Networking yang mengajak semua komponen bangsa untuk meraih kedamaian bersama.(18)

-Humaini As wartawan Suara Merdeka di Semarang