Nasional
Senin, 26 Februari 2007 : 23.39 WIB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPRD Minta Masyarakat Aceh Waspadai Gejala Komunisme
Banda Aceh, CyberNews.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banda Aceh meminta kepada seluruh elemen masyarakat mewaspadai setiap gejala komunisme yang mungkin timbul di daerah tersebut.

"Kami mendengar informasi adanya gejala komunisme yang akan dan sedang masuk ke Aceh. Jadi, kami minta kepada masyarakat untuk mewaspadainya," kata Ketua DPRD Kota Banda Aceh H Muntasir Hamid di Banda Aceh, Senin.

Muntasir mengatakan, ulama, tokoh masyarakat, cendikiawan dan para tenaga pengajar (guru) pesantren berperan aktif dan tidak ragu mengambil berbagai tindakan, serta melaporkan ke pihak berwajib.

"Kita sadari saat ini Aceh telah menjadi salah satu daerah pantauan dunia, namun kewaspadaan akan gejala komunisme juga perlu ditingkatkan. Kita berharap masyarakat melapor kepada pihak berwenang bila ada gejala tersebut," ujarnya.

Dengan adanya penerapan syariat Islam di Aceh, dia berharap dapat menjadi pondasi utama bagi masyarakat dalam mempertahankan struktur budaya dan agama (Islam) yang telah lama tumbuh.

"Kiranya syariat Islam mampu menjadi pondasi dasar dan pegangan utama bagi seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan termasuk gejala komunisme tersebut," tambahnya.

Menanggapi kehidupan sosial yang menjadi pusat pembangunan diibukota Aceh, Banda Aceh, Muntasir meminta aparat desa mewaspadai setiap kemungkinan muncul gejala dan budaya asing komunisme di lingkungannya.( ant/Cn07 )

Berita Terkini
Senin, 18 Februari 2008 : 19.36 WIB - Ekonomi Aktual Senin, 18 Februari 2008 : 19.25 WIB - Nasional Aktual Senin, 18 Februari 2008 : 19.18 WIB - Ekonomi Aktual Senin, 18 Februari 2008 : 19.10 WIB - Daerah Aktual
Diduga Kuota Haji Habis
Warga Luar Jawa Cari KTP Magelang
Senin, 18 Februari 2008 : 18.54 WIB - Nasional Aktual Senin, 18 Februari 2008 : 18.32 WIB - Ekonomi Aktual

  Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA All rights reserved. No reproduction or republication without written permission