Nasional
Selasa, 17 Oktober 2006 : 14.14 WIB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LBH Pers Adukan Hakim PN Medan ke MA
Medan, CyberNews. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Medan mengadukan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan ke Mahkamah Agung. Dalam surat tertanggal 13 Oktober 2006 itu, LBH Pers Medan menilai hakim M Djoko SH, Susmanto SH dan UB Hutagalung SH, salah dalam membuat keputusan perkara gugatan Onny Kresnawan melawan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).

Salah satu dasar pertimbangan hakim yang mengakibatkan salah membuat keputusan adalah hakim menganggap Onny telah mengundurkan diri sebagai kameramen TPI sejak 26 Februari 2000. Padahal, sebenarnya Onny mengundurkan diri dari Tim Medan II bukan dari TPI. Kemudian dia  membentuk Tim Medan III dengan merekrut Yose Piliang dengan tetap membawa nama TPI.

"Tampaknya ketidakjelian ini disengaja majelis hakim. Mana mungkin mereka tidak paham arti pengunduran diri dari tim atau dari perusahaan, itu kan berbeda," kata Direktur LBH Pers Medan, Edrin Adriansyah dalam pernyataan pers yang diterima Suara Merdeka CyberNews, Selasa (17/10).

Edrin tidak percaya kalau kesalahan pemahaman ini semata-mata karena ketidakcermatan. Ia menilai ada sesuatu dibalik hal tersebut. "Orang awam sekalipun bisa membedakan apa itu keluar dari tim dan keluar dari perusahaan," ujarnya.

Bukti-bukti yang disampaikan menjelaskan Onny terus menerima surat penugasan setiap tahunnya. Bahkan hingga tahun 2004, Onny masih menerima surat penugasan yang ditandatangani Wakil Pemimpin Redaksi Ray Wijaya. "Logikanya kalau sudah keluar tahun 2000, kenapa tahun 2004 masih dapat surat penugasan?" kata Edrin.

Sementara itu, fokus gugatan tentang ingkar janji (wanprestasi), majelis hakim dengan sangat ceroboh menolaknya dengan berdasarkan tidak adanya hubungan kerja berlanjut. Padahal tidak ada hubungan antara ingkar janji dengan hubungan kerja. Tanpa ada hubungan kerjapun, ingkar janji bisa terjadi. LBH Pers menilai pertimbangan tersebut mengada-ada dan dipaksakan.

Selama persidangan majelis hakim yang diketuai M Djoko lebih banyak mempertimbangkan dari sisi hubungan kerja, padahal gugatan yang diajukan soal wanprestasi. "Kita menggugat TPI karena ia berjanji pada Depnaker Medan untuk menyelesaikan permasalahannya secara langsung dengan Onny," tandas Edrin.

Artinya, Depnaker Medan juga bisa menuntut janji TPI, namun sebaliknya Depnaker Medan malah membuat keputusan tiba-tiba yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan kerja antara Onny dengan TPI.

Kondisi tersebut, menurut salah seorang dari tim pengacara LBH Pers Hasby Ansyori, telah terjadi pengangkangan produk Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (15) bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah.

"Bagaimana mungkin Onny bukan pekerja pers TPI, sedangkan dia telah diberi Surat Keterangan dan Penugasan sejak September 1997 hingga berlanjut ke 2004 oleh manajemen TPI dan belum ada surat pemberhentiannya sampai saat ini," kata Hasby.

Pengacara Onny lainnya, Untung Hariono, juga menilai Majelis Hakim sangat tidak bijak dan cermat dalam menerima kesaksian tergugat karena tidak memiliki hubungan dengan pokok perkara. Atas dasar keterangan saksi, majelis hakim menilai Onny adalah freelancer journalist karena dibayar setelah beritanya ditayangkan.

Namun, di lain pihak saksi menegaskan jurnalis freelance tidak dibenarkan menjual berita kepada televisi lain. Hal tersebut, menurut Untung, kesaksian yang sangat kontraditif, sebab menurutnya seorang pekerja lepas seharusnya tidak diikat peraturan perusahaan.

Atas dasar inilah LBH Pers mengadukan majelis hakim ke MA. LBH Pers meminta MA segera memeriksa majelis hakim yang mengadili perkara tersebut, karena akan merusak citra peradilan yang jujur. "Selain mengadu, LBH Pers juga mengajukan banding atas putusan tersebut," kata Edrin. Perlu diketahui, 11 September lalu PN Medan memutuskan menolak gugatan Onny terhadap TPI.

( imam m djuki/cn05 )
  Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA All rights reserved. No reproduction or republication without written permission