Wapres: Syariat Tidak Perlu Diatur Perda

Jakarta, CyberNews. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pelaksanaan syariat Islam tidak perlu diatur dalam peraturan daerah karena selama ini tidak ada larangan untuk menjalankan syariat tersebut.

"Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berhak melaksanakan syariatnya, karena semuanya dapat kita laksanakan," kata Wapres Kalla saat memberikan sambutan pembukaan Muktamar IX Wanita Islam di Asrama Haji Pondok Gede, Rabu.

Wapres mengaku kecewa jika ada yang mengatakan tidak bisa melaksanakan syariat Islam di Indonesia. "Saya bilang tunjukkan Syariat Islam apa yang tidak bisa ditegakkan di Indonesia. Syariat Islam adalah ibadah, akidah dan muamalat. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak boleh berakidah," cetus Kalla.

Wapres juga mengaku kecewa jika ada daerah yang ingin menjalankan syariat Islam dengan peraturan daerah. Pasalnya orang beragama karena takwa kepada Allah bukan kepada bupati. "Kalau tidak bayar zakat maka masuk penjara, saya tersinggung karena saya bayar zakat bukan karena bupati tetapi Allah," tuturnya.

Wapres menambahkan upaya menegakkan syariat Islam dengan bantuan hansip atau polisi hanya akan mereduksi umat islam. "Tidak ada perlunya, karena memang tidak ada yang tidak menjalankan. Jangan di antara kita mereduksi hak-hak umat," jelasnya.

Meski kecewa, Wapres mengaku tidak perlu menjadi persoalan lebih lanjut. Pasalnya daerah memiliki hak selama Perda tidak bertentangan dengan UU.

( miol/Cn08 )

Berita Terkini Senin, 18 Februari 2008 : 19.36 WIB - Ekonomi Aktual CN235-MPA Tampil di Singapura Air Show Senin, 18 Februari 2008 : 19.25 WIB - Nasional Aktual Larang Napi Dibesuk, PBHI Protes LP Biak Senin, 18 Februari 2008 : 19.18 WIB - Ekonomi Aktual UAE Siap Bangun Pelabuhan TAA Rp13 Triliun Senin, 18 Februari 2008 : 19.10 WIB - Daerah Aktual Diduga Kuota Haji Habis Warga Luar Jawa Cari KTP Magelang Senin, 18 Februari 2008 : 18.54 WIB - Nasional Aktual XL Berlakukan Tarif Rp657 per Jam di Jabar Senin, 18 Februari 2008 : 18.32 WIB - Ekonomi Aktual Obligor BLBI Ramai-Ramai Datangi PUPN