NU Cabang Australia Minta RUU APP Ditunda

Melbourne, CyberNews. Pengurus NU Cabang Istimewa Australia dan New Zealand Perwakilan Victoria meminta RUU Antipornoaksi dan Pornografi (RUU APP) ditunda dan direvisi total.

Alasannya, RUU ini bisa menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap budaya, seni, hidup, kerukunan, identitas kebangsaan dan tatanan sosial yang demokratik. "Oleh karena itu, RUU ini harus ditunda dan direvisi total," demikian kesimpulan diskusi yang diselenggarakan Pengurus NU Cabang Istimewa Australia dan New Zealand Perwakilan Victoria bekerja sama dengan Indonesia Programs, Melbourne University dan Konsulat RI di Melbourne.

Disebutkan, RUU APP ibarat membunuh nyamuk dengan bom. Tindakan ini akan membuat mudharat atau kerusakan sampingannya jauh lebih besar dari manfaat atau hasil yang ingin dicapai. Walaupun yang disasar sebenarnya adalah pornografi media dan pertunjukan seks.

Dijelaskan, dari kaca mata perspektif feminis, pornografi adalah bentuk kekerasan atau tepatnya kekerasan yang dierotisasikan (erotisized violence). Mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Sayangnya pornografi justru menjadi industri dengan angka pertumbungan dan laba yang terus meningkat 40% tiap tahunnya. Di dalamnya perempuan diexploitasi, dijual murah dan tidak diberi suara. Oleh karena itu, pornografi sebagai industri perlu campur tangan negara melalui undang-undang.

Di sinilah masalahnya dengan RUU APP. Alih-alih melindungi perempuan sebagai korban pornografi, RUU APP justru menyalahkan perempuan sebagai sumber masalah moralitas. Akibatnya RUU APP gagal melindungi perempuan sebagai kelompok yang rentan.

Mengingat cakupannya yang luas, RUU APP dikhawatirkan tidak hanya mengejar-ngejar pelaku dan media porno, tapi juga masyarakat secara luas. Hal ini bukan hanya akan membahayakan perempuan, tapi juga praktek sosial dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang bahkan sudah menjadi identitas bangsa dengan mengancam kesenian seperti ketoprak, Tayub atau Jaipong. Oleh karena itu, RUU ini tidak hanya mengancam peta geografi sosial dan spiritual Bali, Papua dan NTT melainkan juga Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

RUU ini juga dikhawatirkan tidak hanya mengancam religiusitas Hindu dan sebagainya tapi juga religiusitas dan praktek sosial masyarakat Muslim. Masalah RUU ini tidak akan selesai hanya dengan mengecualikan Bali, Papua dan NTT yang sudah tegas menolak. "Pergolakannya bukan akan terjadi di kantong-kantong Hindu atau Kristen, melainkan di kantong-kantong Islam sendiri," ujar salah seorang peserta.

Selain itu, RUU ini juga berpotensi fasis dalam dua hal. Pertama, penjelasan dan konsideran RUU bertujuan untuk melindungi nilai-nilai ketuhanan. Hal demikian hanya ada dalam sistem negara yang menganut paham teokrasi atau negara agama, bukan negara Pancasila seperti Indonesia. Hal itu mengancam fondasi dasar dan tata negara, pluralitas bangsa, demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi politik tidak dibarengi dengan demokrasi sosial.

RUU ini berpotensi mengembalikan fungsi negara seperti pada masa Soeharto. Negara memang boleh membuat aturan pada wilayah publikasi dan distribusi media mengenai pornografi. Namun, negara dalam RUU APP diberikan kekuasaan yang besar untuk memutuskan mana pornografi yang dibolehkan, walaupun hanya untuk pendidikan dan kesehatan sekalipun.

Untuk itu, Presiden SBY, Agung Laksono dan Hidayat Nurwahid disarankan berbicara kepada rakyat dan menunda RUU ini.

"Pemerintah dan DPR harus membuat tim yang lebih objektif dan plural. Untuk undang-undang sepenting ini, harus ada dialog dan perundingan agar tidak mengembangkan konflik baru. Hukum harus bekerja sama dan didasarkan pada budaya, sosiologi kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berkembang," demikian ditegaskan dalam diskusi yang dihadiri budayawan Emha Ainun Najib, Anna Lumban Gaol (feminis, Monash University), Moh Yasir Alimi (antropolog, ANU), Atip Latiful Hayat (ahli hukum, Monash University, Persis), dan Tim Lindsey (pengajar fakultas hukum, Melbourne University).

Dalam acara yang dihadiri Professor Arif Budiman, Indonesianis, wartawan dan masyarakat Indonesia di Melbourne itu, Suaidi Asyari selaku koordinator acara dan juga wakil ketua PCI NU Australia dan New Zealand mengatakan acara ini diselenggarakan sebagai kepedulian NU terhadap bangsa Indonesia. Suaidi juga memperkenalkan NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam moderat.( mh habieb shaleh/Cn08 )

Berita Terkini Senin, 18 Februari 2008 : 19.36 WIB - Ekonomi Aktual CN235-MPA Tampil di Singapura Air Show Senin, 18 Februari 2008 : 19.25 WIB - Nasional Aktual Larang Napi Dibesuk, PBHI Protes LP Biak Senin, 18 Februari 2008 : 19.18 WIB - Ekonomi Aktual UAE Siap Bangun Pelabuhan TAA Rp13 Triliun Senin, 18 Februari 2008 : 19.10 WIB - Daerah Aktual Diduga Kuota Haji Habis Warga Luar Jawa Cari KTP Magelang Senin, 18 Februari 2008 : 18.54 WIB - Nasional Aktual XL Berlakukan Tarif Rp657 per Jam di Jabar Senin, 18 Februari 2008 : 18.32 WIB - Ekonomi Aktual Obligor BLBI Ramai-Ramai Datangi PUPN