Daerah
Sabtu, 10 Desember 2005 : 18.26 WIB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasus Pengosongan Lahan di Semarang
Warga Cakrawala Tolak Ajukan Penangguhan
Semarang, CyberNews. Kendati Pemkot membuka peluang penangguhan pengosongan Cakrawala Baru, peluang itu tampaknya tidak mendapat sambutan dari warga. Dalam acara Peringatan Hari HAM Se-Dunia di kampung Cakrawala Baru, Kelurahan Gisikdrono, Semarang Barat, Sabtu (10/12), juru bicara warga Bambang Darmono menegaskan pihaknya tidak akan mengajukan penangguhan.

Sebaliknya, Bambang berkeyakinan mampu menangkal surat perintah pengosongan lahan No 590/5061 yang diterbitkan Wali Kota pada 25 Oktober lalu. Salah satu upaya yang akan dilakukan, kata dia, adalah melakukan pendekatan dengan pemilik serta menghubungi kembali Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan Jateng-DIY.

''Warga menunggu konfirmasi lanjutan dari Komisi Ombudsman untuk melanjutkan negosiasi. Pada pertemuan dengan pemilik beberapa waktu lalu, tampaknya pemilik sudah mau menerima perwakilan warga,'' ujar Bambang.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu Wali Kota Sukawi Sutarip memberi peluang penangguhan pengosongan hingga dua bulan. Sukawi mempersyaratkan, permohonan penangguhan harus ditandatangani seluruh kepala keluarga, disertai data kondisi sosial ekonomi warga. Namun seperti diungkapkan Bambang, warga tidak akan mengajukan penangguhan.

Disaksikan warga dari luar Cakrawala yang memperingati Hari HAM Se-Dunia, Bambang juga meyakinkan bahwa penggusuran tidak akan terjadi. Menurutnya, keputusan Wali Kota terkait pengosongan lahan terlalu prematur. Mekanisme pengosongan lahan, lanjut dia, seharusnya didahului dengan pendataan, proses pengadilan dan izin dari Menteri Dalam Negeri.

Karena persyaratan itu belum ada, Bambang menilai proses eksekusi yang direncanakan pada 26 Desember itu tidak layak dilaksanakan. ''Kalau pengosongan dilaksanakan, berarti ada perampasan wewenang,'' ujarnya.

Belum butuh pengacara

Lebih lanjut, ditanya soal mundurnya pengacara warga Cakrawala Baru, Bonifasius Nadya Aribowo, Bambang mengatakan warga belum butuh pengacara karena persoalan yang terjadi di tempat itu belum menyentuh aspek hukum. Ia juga menolak alasan kuasa hukum yang mengaku kesulitan memperoleh data riil warga Cakrawala.

''Kedatangan lawyer ke Cakrawala beberapa waktu lalu tidak mutlak keinginan warga. Kuasa hukum itu baru melakukan penjajakan,'' tegasnya.

Seperti diberitakan Suara Merdeka (10/12), Bonifasius dari Kantor Hukum Boni & Partners itu ditunjuk menjadi kuasa hukum warga Cakrawala berdasarkan surat kuasa No 98/SK/Boni&PARTners/XI/2005 bertanggal 22 November 2005. Boni memutuskan mundur karena tidak ada kesatuan pandangan di antara kelompok-kelompok warga yang menempati tanah Cakrawala Baru. Selain itu, dia merasa kesulitan untuk memetakan persoalan pada kasus itu karena akses komunikasi kepada warga mengalami hambatan.

''Persoalan yang mengemuka, misalnya, sulitnya menentukan orang yang benar-benar merepresentasikan warga. Hegemoni dan dominasi salah satu pihak di antara warga sendiri, membuat penyelesaian persoalan Cakrawala cenderung buntu,'' ungkap dia.

Menurut Bambang Darmono, kuasa hukum selama ini hanya mengedepankan hukum formal saja. Padahal, menurutnya, penyelesaian kasus Cakrawala semestinya didekati dengan sosiologi hukum dan pemahaman karakter masyarakat.

Soal kesulitan kuasa hukum mengakses data, Bambang membenarkan bahwa pihaknya harus selektif terhadap pihak luar yang ingin memperoleh data. Bahkan permintaan data dari Pemkot pun diseleksi secara hati-hati. ''Saat ini kondisi warga aman dan kondusif. Mereka yang ingin mendapat data memang harus dari satu pintu,'' tegasnya.

Sementara itu, Slamet dari LBH Semarang menyarankan agar persoalan Cakrawala diselesaikan dengan mediasi. Meski hadir dalam peringatan Hari HAM di Cakarawala, LBH belum menentukan sikap terkait kasus Cakrawala.

( ninik damiyati/cn05 )

Berita Terkini
Senin, 18 Februari 2008 : 19.36 WIB - Ekonomi Aktual Senin, 18 Februari 2008 : 19.25 WIB - Nasional Aktual Senin, 18 Februari 2008 : 19.18 WIB - Ekonomi Aktual Senin, 18 Februari 2008 : 19.10 WIB - Daerah Aktual
Diduga Kuota Haji Habis
Warga Luar Jawa Cari KTP Magelang
Senin, 18 Februari 2008 : 18.54 WIB - Nasional Aktual Senin, 18 Februari 2008 : 18.32 WIB - Ekonomi Aktual

  Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA All rights reserved. No reproduction or republication without written permission